Renungan Hari bumi 22 April 2013: Lonceng Gereja dan Pejuang Bumi dari Tapanuli

Giring-Giring

“Sudah puluhan tahun kami berseru-seru, ini adalah hutan sumber penghidupan kami turun temurun. Tetapi kami berbicara kepada orang yang tidak mau mendengar, dan kami menunjuk kepada orang yang tidak mau melihat. Menebang pohon ini sama dengan membantai nyawa kami. Maka sekarang kami dentumkan lonceng gereja, hanya lonceng gereja yang mampu mengusir kalian pergi”kata orasi seorang tokoh adat desa  Pandumaan, disaat kunjungan saya pada awal Maret 2013 yang lalu ke desa tersebut. Pandumaan adalah salah satu desa di pedalaman Sumatra, Indonesia.

Fhoto by Patricia Shirane

Lonceng gereja, atau biasa disebut ‘giring-giring’ di Tapanuli, dikenal umum sebagai pertanda acara-acara khusus keagamaan. Namun dalam sejarah panjang pertikaian Indorayon, sekarang PT. Toba Pulp Lestari, dengan masyarakat dataran tinggi Tapanuli, Lonceng gereja punya makna yang lebih luas. Lonceng gereja menjadi alat memanggil semua warga korban Toba Pulp Lestari, tidak peduli apa keimanan dan agama serta marganya, untuk berkumpul.

Jika lonceng gereja berbunyi pada waktu yang tidak lajim, maka itu membangkitkan adrenalin, membuat bulu kuduk berdiri, dan tanpa aba-aba dimana semua orang berhamburan lari menuju satu tempat dimana lonceng itu berbunyi. Lonceng itu berarti ada panggilan darurat yang perlu segera diatasi. Ada panggilan khusus untuk meninggalkan segala perkara pribadi, pekerjaan pribadi, menuju kepentingan bersama yang jauh lebih penting.  

Tidak hanya di Pandumaan dan Sipituhuta, dentang lonceng gereja telah menjadi tradisi belasan tahun yang dipakai oleh Suara Rakyat Bersama, SRB, yang diketuai Musa Gurning yang muslim, di Simpang Siraituruk, Toba Samosir,  salah satu basis perlawanan terhadap Toba Pulp Lestari. Lonceng gereja menjadi simbol perlawanan terhadap kejaliman dan ketidak-adilan.

Kriminal atau Pahlawan bumi ?

Ketika mendengar puluhan orang pemilik hutan kemenyan ditangkap oleh Brimob Polres Humbang Hasundutan, termasuk salah seorang yang dituakan, Haposan Sinambela, pada 25 Februari 2013, memori saya kembali pada kunjungan saya ke hutan kemenyan pada awal tahun 2009 yang lalu di Pandumaan, dipandu oleh bapak Sinambela.

Seorang petani yang ditahan mencium cucunya yang menjenguk

Sesampai ditengah hutan yang rimbun, dikejauhan terlihat kontras semacam warna putih padang gurun. Saya tidak bisa menahan kesedihan melihat hutan dibabat habis menjadi semacam gurun putih pada waktu itu. Saya bertekad bahwa dengan segala upaya, sisa hutan yang ada ini harus dipertahankan dan diperjuangkan. Menginap di dalam hutan adalah pengalaman dan ikatan tersendiri dengan hutan kemenyan ini, yang dibumbui cerita mistis bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang ditabukan, maka kita tidak akan bisa keluar dari hutan.

Cerita tentang hutan magis ini berlanjut sembari menginap semalaman ditengah hutan, dipondok kecil berukuran tiga kali tiga meter, yang telah berumur puluhan tahun milik petani kemenyan. Pohon kemenyan yang dianggap penjelmaan anak gadis cantik yang menangis, dimana air matanya menjadi sumber penghidupan bagi petani ini, ternyata hanya tumbuh bersamaan dengan pohon pohon jenis lainnya. Sekitar 300-an kepala keluarga menggantungkan hidupnya hanya kepada tetesan getah, air mata, si pohon gadis ini. Jika pohon ini ditebang, warga desa tidak punya pendapatan lain untuk bertahan hidup. 

Tidak bisa diterima akal jika hutan kemenyan ini ikut ditebangi oleh perusahaan kertas Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini memiliki konsesi seluas 269.000 hektar- empat kali luas Singapura- di dataran tinggi Tapanuli, dan warga desa hanya melindungi penghidupan mereka yang tidak lebih dari 5.000 hektar. TPL yang mendapatkan keuntungan bersih pertahun sekitar 620 milyar rupiah itu tidak akan kehilangan keuntungannya dengan membiarkan sepetak hutan adat itu tetap berdiri.

Ini soal akal sehat saja. Humas PT TPL selalu beralasan, menjalankan peraturan pemerintah, karena itu masuk dalam konsesi mereka. Jika perusahaan ini memakai akal sehat, tidak akan berpengaruh apa-apa jika mereka membiarkan hutan kemenyan itu tetap tegak dan mempersilahkan sekitar 1.000 jiwa tetap bisa melanjutkan hidupnya berdampingan dengan alam.

Sejak mendapatkan ijin beroperasi dari pemerintah Indonesia 30 tahun yang lalu (1983), perusahaan pabrik bubur kertas, Toba Pulp Lestari, yang pabriknya berada di kawasan Sosor Ladang Porsea ini tidak pernah berhenti menjadi sumber konflik dengan masyarakat Tapanuli. Sejak ratusan tahun sejarah Tapanuli, Toba Pulp Lestari mencatatkan diri sebagai satu satunya korporasi yang memiliki konsesi ratusan ribu hektar, ditengah tengah masyarakat yang sangat kuat dengan tradisi adat istiadat, dan tradisi lisan kollektif terhadap hak kepemilikan. Hal ini berbenturan dengan Toba Pulp Lestari yang hanya bermodalkan secarik kertas mengklaim seluruh hutan menjadi miliknya. Sejak ratusan tahun Tapanuli mengenal era yang disebut penyair legendaris Sitor Situmorang sebagai era kedamaian dan kemakmuran, atau jika tidak salah disebut dengan istilah ‘splendour era’. Era ini hilang seiring dengan kehadiran korporasi di Tapanuli.

Baru-baru ini, APRIL, induk perusahaan PT TPL membuat komitmen tidak akan menebang hutan alam untuk kebutuhan kertas mereka. Komitmen yang dibuat pada bulan januari 2013 itu dilanggar hanya dalam hitungan hari, dengan menebangi hutan alam di Humbang Hasundutan. Jadi pertanyaannya, siapakah yang kriminal dan merusak ?

Courtesy of GP

Bagi aparat kepolisian, petani kemenyan yang memperjuangkan hutan adalah kriminal, dengan menangkapi mereka dan menjadikan 16 orang petani hingga saat ini sebagai tahanan. Tetapi bagi warga desa, mereka adalah pejuang pejuang bagi keluarga mereka yang butuh melanjutkan hidup. Bagi warga dunia yang mencintai lingkungan hidup, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang patut dibela dan dilindungi.   Tanggal 22 April, umat bumi merayakan hari bumi dan menyematkan penghargaan kepada para pejuang bumi. Tidak berlebihan jika para ‘kriminal’ versi polisi ini harus dihargai sebagai para pejuang bumi. Mereka harus dibebaskan tanpa embel embel ‘tahanan luar’, dan dikenal sebagai para pejuang hutan yang akan dikenang.

Saurlin





Free Counter

A False Hope? Indonesia’s Economic Miracle

By Michael Buehler

Indonesia has made a remarkable economic comeback. Yet, its amazing growth is neither sustainable nor inclusive.


A few years ago, I was sitting in a swanky bar in South Jakarta popular with expats and Indonesian bureaucrats, sipping red wine for $25 a glass. During a discussion about the state of affairs in the country, my reference to Indonesia as a “Third World” country triggered an angry reaction by an Indonesian diplomat working for the Ministry of Trade. “Indonesia is no longer a poor country,” she rebutted, quoting various studies that placed Indonesia firmly in the group of emerging economies and went on to argue that the “I” in BRIC should belong to Indonesia rather than India. The acronym MIST to describe the next tier of large emerging economies had not yet been coined at the time.

Indeed, Indonesia has made a remarkable comeback from being Southeast Asia’s economic basket case in 1998 to an emerging market whose economy has been growing annually at more than 5 percent for several years. In reaction, analysts and journalists alike have been outdoing one another with positive assessments of Indonesia’s economic growth trajectory. The writing frenzy recently culminated in an article published in The Guardian, a UK daily, which claimed that Indonesia’s economy may surpass England and Germany in a few years. “It’s like people don’t want to hear anything else,” a foreign journalist based in Jakarta whom I had sent the article told me afterwards, lamenting how she finds it increasingly difficult to pitch stories to newspaper editors that cast doubt on Indonesia’s economic miracle.

Yet, Indonesia’s economic growth is neither sustainable nor inclusive.

An inconvenient fact is that Indonesia’s economic growth is mainly driven by a commodity boom fuelled by China’s appetite for raw materials and global demand for biofuels. China’s enterprises are building bullet trains while Indian car- and IT-companies compete around the world. Indonesia, all the while, manufactures…essentially nothing. Most international manufacturing companies have moved on to greener pastures a long time ago while domestic companies are unable to compete internationally with the exception of a few conglomerates run by crony capitalists from the New Order period.

The other main driver of Indonesia’s economic growth is domestic consumption. This is mostly driven by easy access to credit cards. Since the mid-2000s banks have been successful in convincing Indonesians, much like their American counterparts, to buy stuff they don’t need, with money they don’t have to impress people they don’t know. The amount of credit cards in circulation, which have increased 7 to 8 percent annually, reached such staggering heights in recent years that Bank Indonesia had to introduce new guidelines last year to limit the number of credit cards a single person is allowed to hold. The same guidelines also stipulated that Indonesians earning less than U.S.$330 a month should no longer receive credit cards.

Can Indonesia’s economic growth be sustained? Maybe for a few more decades, but even Indonesia’s rich natural resources are finite. Already, the nation’s oil reserves are dwindling faster than in any other Asian country— and Indonesia became a net oil importer during the last decade— while it is exporting most of its approximately 5 billion tons of coal reserves to China and India. Worse, the money generated from selling these national assets is not used to help rebalance Indonesia’s economy towards high-end manufacturing.

Providing access to cheap credit is an unsustainable growth strategy. Already, Indonesians exhausted from trying to keep up with the Mallarangeng family seem to turn to forms of sarcasm similar to that of debt-ridden Americans. Grinding through Jakarta’s infamous traffic jam a few months ago, I spotted several bumper stickers on the back of upmarket vehicles, saying in the local vernacular “Don’t crash into my car, I am still paying it off.” Plenty of Indonesians can no longer repay their debts and therefore no longer consume. The bludgeoning to death of an Indonesian citizen in 2011 by debt collectors on the payroll of Citibank may be a scary sign of things to come.

It’s politics, stupid!

In their 2012 book, Why Nations Fail, Daron Acemoglu and James Robison, professors at the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University respectively, show the central importance of political institutions for achieving sustainable and inclusive growth. While economic institutions are important determinants of a country’s wealth, political institutions are paramount since they define what economic institutions a country has. In this respect, Indonesia’s achievements look bleak.

Since the collapse of the New Order dictatorship in 1998, the government has missed almost every opportunity to turn its economic boom into a positive force for all Indonesians. Serious and comprehensive reforms of Indonesia’s political institutions have been anathema to the Susilo Bambang Yudhoyono government and most of the president’s political appointees almost from day one in their decade long reign.

Masked behind pro-poor rhetoric and lukewarm support for symbolic reform agencies such as the Corruption Eradication Commission, Indonesia’s elites have used their political power to protect their personal interests and keep the judiciary in shambles. The bureaucracy remains completely unreformed fifteen years after the demise of Suharto and corruption continues to be rampant. A serious discussion about Indonesia’s systemic corruption problem has never occurred during Yudhoyono’s two tenures. Instead, the emphasis has been on arresting “bad” politicians.

Indonesia’s elites have also done everything in their power, the power they do have, to channel the country’s riches into their own pockets. The lack of will to develop a truly prosperous Indonesia is most visible in the government’s failure to integrate Indonesia’s internal market. This has had deleterious effects for the domestic economy. Indonesia, for instance, imports almost half of the salt consumed in the country from places such as Australia, Germany, Singapore and New Zealand because decrepit infrastructure and predatory taxes make it cheaper to import the commodity from the German mines of Berchtesgaden 7,000 miles away than from Indonesia’s seashores.

Similarly, the government’s failure to curb corruption, rent-seeking and red tape has turned Indonesia essentially into a high-cost economy shun by manufacturers. While Americans’ sneakers would most likely have been produced in Indonesia fifteen years ago, this is now done in places such as Vietnam or China. Ironically, Indonesia’s steady growth is also a result of the country’s detachment from volatile world markets.

Stuff made in Indonesia, anyone?

Due to a lack of robust political institutions undergirding Indonesia’s economy, inequality has increased in Indonesia in recent years. At the time of writing, around 120 million Indonesia lived on less than two U.S. dollars a day.

It remains to be seen how long Indonesia’s elites can ignore the other side of Indonesia’s boom. They would certainly have enough clues in their own lives.The Indonesian trade diplomat who so vigorously advocated Indonesia’s place in the BRIC group in our discussion a few years ago has since been posted to the United States. Rather than advocating space- and IT-technologies in the tech clusters of Boston and San Francisco like her fellow trade diplomats from China and India, she is now promoting Indonesian rattan furniture at trade shows in North Carolina.

Michael Buehler is an Assistant Professor of Political Science at Northern Illinois University, and an Associate Fellow with the Asia Society.

http://thediplomat.com/2013/02/05/a-false-hope-indonesias-economic-miracle/






Free Counter

The 10 Countries Where Climate Change and Pollution Is Killing the Population

by Timon Singh 

10. Afghanistan (Population: 34.4 million, Deaths: 90,000)

According to DARA’s Climate Vulnerability Monitor, climate change and pollution are key factors driving premature mortality in Afghanistan, leading to 90,000 deaths in 2010. The main cause of death is diarrheal infections from climate change, caused by increasing rates of food spoiling and water contamination.

9. Russia (Population: 141.8 million, Deaths: 100,000)

Despite being a relatively modern country, approximately 98,000 people died in 2010 due to the effects of carbon pollution. While Russia’s emissions in 2010 were 34% below 1990 levels, Soviet-backed industrial emissions from the 1980s and 1990s still contribute to high incidences of “cancer, cardiopulmonary and respiratory illnesses.”

8. Ethiopia (Population: 83 million, Deaths: 100,000)

Like Afghanistan, the population of Ethiopia will be affected by diarrheal infections caused by spoiling food. In 2010, the agriculture cost of climate change was already $450 million annually, but this is expected to rise to $3 billion a year within the next 20 years. Unfortunately, Ethiopia has one of the lowest GDP per capita in the world.

7. Bangladesh (Population: 148.7 million, Deaths: 100,000)

Like India and China, pollution has been responsible for a large number of deaths. It is predicted that hunger, caused by increasing food insecurity as the world’s climates worsen, is expected to cause 15,000 deaths, and adversely affect another 15 million Bangladeshis by 2030.

6. Democratic Republic of the Congo (Population: 66 million, Deaths: 100,000)

The DARA report states that about 17,000 lives were lost in the Democratic Republic of the Congo due to climate change, while another 84,000 were lost due to carbon emissions. The report states that one of the main killers is meningitis, caused by rising humidity and irregular weather patterns.

5. Indonesia (Population: 239.9 million, Deaths: 150,000)

In Indonesia, carbon emission are responsible for large numbers of deaths, but this is expected to rise to 200,000 by 2030. Another issue is maintaining the country’s biodiversity and reversing the destruction of Indonesia’s natural ecosystem through activities such as logging and natural changes due to irregular weather.

4. Pakistan (Population: 173.6 million, Deaths: 150,000)

Air pollution, floods, landslides – Pakistan was hit hard in 2010, but DARA estimates that 250,000 people will die in Pakistan in 2030. Climate change is also projected to lead to famine in the country. Hunger killed an estimated 10,000 people in 2010, but DARA estimates 25,000 people will die annually due to starvation.

3. Nigeria (Population: 158.4 million, Deaths: 200,000)

It is carbon emissions that are the big killer in Nigeria with approximately 150,000 people dying each year due to indoor smoke ingestion, tuberculosis and lung cancer. DARA believes the reason for the indoor smoke is partially because of uneven electricity distribution, which forces many Nigerians to heat their homes and cook by burning fuels.

2. India (Population: 1.2 billion, Deaths: 1 million)

With such a large population and high levels of emissions, DARA projects that the number of deaths due to these factors will reach 1.5 million annually. Already, these factors are estimated to cost 1 million lives and adversely impact one-quarter of a billion people per year.

1. China (Population: 1.3 billion, Deaths 1.5 million)

It is astounding to think that 1.5 million people die each year in China due to climate change and carbon emissions,but it is even more incredible when you realise 1.4 million are the sole result of carbon pollution. A report by the Chinese government released in Jan. 2012, warned that global warming could cut grain output in the country by some 5%-20% by midcentury and will lead to “severe imbalances in China’s water resources” over the coming years.

Read more: The 10 Countries Where Climate Change And Pollution Is Killing The Population | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

http://inhabitat.com/the-10-countries-where-climate-change-and-pollution-is-killing-the-population/

Free Counter

Siapakah Pemilik Tanah di Janjimaria??

Saya baru saja menyadari fakta yang membuat hati miris; ternyata 70 % penduduk di Janjimaria desa Parbagasan, tidak memiliki tanah. Sawah terhampar luas disebelah timur dan utara pedesaan ini ternyata berada di tangan masyarakat yang tinggal di kota. Status penduduk mayoritas adalah penyewa tanah. Sekitar 15 persen penduduk adalah buruh tani, yang sehari hari bekerja untuk mendapatkan upahan dari ladang orang lain, entah itu ladang penyewa tanah atau pemilik tanah. Ini adalah observasi sederhana saya kepada beberapa keluarga selama 7 hari minggu terakhir 2012 dan minggu pertama awal tahun 2013 di desa ini.

Tristan berlari mengejar bebek, Toruhuta, Janjimaria

Inilah gambaran kampung ini: Tidak lebih dari 2 orang yang memiliki sawah sekitar 2 hektar dan tidak ikut mengerjakan sawah. Dan tidak lebih dari 5 orang yang memiliki sawah sekitar 1 hektar, dan tidak lebih dari 15 orang yang memiliki sawah 0,5 hektar. Sebanyak 20 kk yang memiliki tanah tidak lebih dari 0,7 hektar. Selebihnya mayoritas adalah penyewa tanah tanpa tanah sama sekali. Pemilik tanah 0,5 hektar ke bawah, yang mengusahai langsung tanahnya, sekaligus adalah penyewa tanah.

Bentuk sewa menyewa tanah adalah dengan memakai sistem bagi hasil yang sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Pemilik tanah mendapatkan sebanyak 30 % dari hasil kotor panen padi. Tidak hanya itu, terkadang jumlah itu bukan 30 %, melainkan sejumlah sewa tetap, yang tidak bisa diganggu gugat, tanpa mempertimbangkan baik buruk hasil panen padi.

Ongkos proses produksi mulai dari turun kesawah (mangombak), menanam, panen, hingga padi sampai dirumah tidak diperhitungkan dalam sistem bagi hasil sedemikian. Dalam sistem bisnis modern, antara pemilik alat produksi (dalam hal ini tanah) dan pekerja (pelaksana pekerjaan dalam hal ini penyewa tanah) membagi keuntungan setelah dikurangi semua pengeluaran proses produksi.

Lihat perbandingan sistem yang adil dan tidak adil dibawah ini:

 

Sistem yang adil: Sewa = (Hasil Panen – Proses Produksi) : Pemilik + Penyewa

Sistem yang tidak adil: Sewa = Hasil Panen: (Pemilik + Penyewa)

Saya mendapati banyak pekerja keras-bahkan ekstra keras di desa ini yang tidak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan, karena status mereka yang terperangkap sebagai penyewa tanah. Meski mereka telah bekerja banting tulang sepanjang hari di sawah, namun mereka mendapati pada akhirnya yang mereka kerjakan tidaklah bisa menjanjikan kesejahteraan. Saya sedih melihat kulit mereka yang hangus terbakar matahari, otot mereka yang keras tapi sudah kurus kering tinggal tulang, banyak diantara mereka sebenarnya sudah sakit sakitan memaksakan diri ke sawah setiap hari.

Warga desa ini sesungguhnya diselamatkan bukan oleh pertanian padi mereka, tetapi oleh pekerjaan pekerjaan sambilan lainnya, seperti menanam jagung dan ubi di kebun, berternak ikan, babi, kerbau, ayam, bertenun ulos, manirat (membuat hiasan di ulos), hingga menarik beca.

Hamparan sawah dilihat dari mualpultak

Tidak semua tahan dengan kesulitan kehidupan yang dihadapi. Banyak orang sudah bergantung kepada orang kaya di desa dengan cara mengutang bayar panen (marsali). Dampak dari ketidakmampuan keluar dari kemiskinan ini sudah mulai ada. Beberapa warga sudah mulai kehilangan impian mereka untuk sejahtera. Mereka memilih untuk tidak bekerja keras lagi, pergi minum tuak ke kedai, atau sekedar main batu (main kartu dengan memakai batu domino), dan beberapa orang muda terlihat bermain judi tuo.

Gerombolan Horbo ditengah huta

Sistem ini harus dirobah kalau tidak mau melihat warga desa ini terus miskin puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi. Sekeras apapun mereka bekerja tidak akan ada perubahan nasib mereka. Sekarang keputusan ada ditangan anda pemilik tanah yang sesungguhnya masih keluarga dekat para penyewa tanah. Kebanyakan mereka adalah saudara kandung abang – adik, dan saudara perempuan, ada juga tulang, amang boru, dan lain lain yang masih sedarah.  Anda tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari darah para saudara kandung kita, mungkin hanya karena anda laki-laki yang mendapatkan warisan, meski sudah berkecukupan di perantauan sana.

Jika anda-anda para pemilik tanah yang tinggal di kota kota besar seperti Jakarta, Medan, Lampung, Siantar, Balige, dan lain-lain mau berbagi rasa dengan mereka keluarga kita di desa dengan cara memakai sistem bagi hasil yang adil, maka anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk merubah desa ini ke arah yang lebih baik.

Saurlin, par lumban tonga-tonga, Janjimaria, awal januari 2013.

Untold Story About (not) Heroes

Tahun 1990-1993 adalah tahun tahun yang berat bagi keluarga kami. Gejolak politik gereja hampir saja mengoyak keutuhan keluarga kami, yang terbukti ternyata sangat tangguh.  Saya tidak tahu banyak tentang pertikaian antara dua kubu di gereja hkbp- saya masih SMP waktu itu. Tetapi yang saya tahu, karakter kedua orang tuaku terungkap sampai ke akar-akarnya, disaat saat mereka menghadapi titik nadir dan kekalutan kehidupan.

 

Ibu saya adalah seorang pembela radikal sae nababan, dan secara terbuka mengungkapkan itu didepan publik, meskipun pendidikan ibu saya rendah, tetapi hati nuraninya bicara sangat kencang dan berwibawa dihadapan teman temannya. Bapak saya, seorang sintua gereja, lebih kalem, dan tidak terlalu terbuka dengan pikirannya kepada publik, lebih moderat, sehingga terlihat ibu saya jauh lebih menonjol kepemimpinannya disaat genting seperti itu. Tetapi ayah saya luar biasa mengelola huru hara yang terjadi antar keluarga, antar kampung, antar kecamatan, karena intervensi militer saat itu terhadap gereja.  Disaat saat kebencian meningkat dan permusuhan tidak terelakkan, bapakku masih bisa membuka komunikasi dengan musuh sekalipun, mendatangi pimpinan musuh, dan mencoba meredam pertentangan yang menajam. Namun tetap saja ketahuan, bahwa bapak saya sebenarnya berpihak kepada hati nuraninya, sebagaimana ibuku.

Dampaknya, bapak saya dipensiun dini dari jabatan sintua gereja, dengan umur yang relatif masih muda, dia menyandang gelar sintua emeritus, dari gereja hkbp simare mare. Tetapi dia tidak menyerah, dia tetap melakoni diri sebagai jemaat biasa. Ibu saya tidak, dia terlibat aktif di gereja parlape-lapean, menjadi motor penggerak disana, dan tetap bersuara lantang. Masing masing karakter ini punya keuntungan masing masing.

Aksi bapak saya setidaknya menghindarkan rumah kami dari rencana penghancuran kelompok SAI Tiara. Kelompok SAI Tiara adalah kelompok bentukan Militer untuk menghancurkan kelompok SSA atau setia sampai akhir, nama untuk gerakan grassroot gereja dibawah pimpinan SAE Nababan.  Akibat usaha bapak saya, rumah saya keluar dari list penghancuran – ingat film schinder list- yang dibuat oleh sekelompok pimpinan gereja resort sigumpar. Meskipun tetap was-was; kami harus mengungsi berhari-hari ke rumah orang lain, keluarga juga, yang memihak kepada SAI TIARA.

Beberapa rumah tetangga kami banyak yang dihancurkan tengah malam. Setelah dihancurkan, isinya dijarah, termasuk ternak seperti angsa, bebek atau babi dari kandangnya. Lucunya, sebelum dihancurkan, biasanya pemilik rumah mendapat peringatan supaya meninggalkan rumahnya, kalau tidak mau korban didalamnya. Para pelaku jagal ini adalah orang orang dekat yang diperintah oleh pimpinan gereja yang sudah diintervensi militer. Persis, sebuah kerja kesetanan yang sistematis, dan sulit dijelaskan dengan akal sehat.  

Belakangan setelah mahasiswa, saya semakin tahu konflik apa yang terjadi sesungguhnya di gereja besar bernama hkbp itu. Beberapa laporan yang saya baca menuliskan, bahwa pimpinan karismatik hkbp saat itu, sae nababan, melakukan dua hal yang tabu pada jaman suharto: menolak masuk Golkar, dan menolak berdirinya PT Inti Indorayon Utama di Porsea.

Selang beberapa waktu, militer mulai memasuki tubuh hkbp melalui serangkaian intervensi dan pembunuhan karakter terhadap sae nababan, hingga menciptakan kepemimpinan boneka yang lahir dari sinode istimewa, bertempat di Hotel Tiara medan, satu satunya sinode yang dilakukan bukan di kantor pusat hkbp, pearaja tarutung, sepanjang sejarah hkbp. Kelompok sae nababan mengalami penyiksaan, penangkapan, bahkan, beberapa laporan bawah tanah mencatat ratusan orang mati hingga kini tidak jelas pendokumentasiannya. Laporan lain mencatat bahwa kelompok sae nababan banyak tertolong oleh keluarga dekat yang menyembunyikan mereka, dan gereja tetangga seperti sekelompok orang di gbkp yang luar biasa menyimpan banyak tokoh penting di shelter mereka.

Kembali ke keluarga saya; Ibu saya benar benar marah, ketika guru huria gereja kami yang setia pada pimpinan SAE Nababan, diusir secara paksa oleh sekelompok sintua-lagi lagi atas perintah ‘atasan’ . semua peralatan rumah tangga, hingga pakaian, koper, dan tempat tidur dibuang secara terbuka ke sungai terdekat, sungai Simare. Semua orang, laki laki perempuan dan anak anak sehari hari melihat benda benda berharga itu mengapung di sungai. Ini tindakan gila yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.

Secara pribadi, saya juga mengalami kekerasan psikis dari orang orang sekitar saya yang mendukung SAI Tiara. Saya heran apa mereka benar benar mengerti apa itu SAI Tiara, soalnya sekolah mereka juga tidak tamat sekolah rakyat jaman dulu.

Suatu kesempatan, ketika saya berjalan kaki ke sebuah kedai kecil, sekelompok orang tua disana yang berumur antara 50-an hingga 60-an menegur saya. “Hei kau jangan datang datang kesini ya, kau anak orang yang tak beres kau, kau juga mata-mata,” kata orang tua yg saat tulisan ini saya buat masih hidup. Saya yang masih remaja, tidak mengerti apa-apa, dan menanyakan kepada orang tua saya kenapa saya dibenci banyak orang. Mereka bilang, karena kita membela yang benar.

Jika saya pulang kampung, saya selalu sempatkan melihat orang tua yang keji itu, sekedar melihat lihat wajahnya dan terus bertanya dalam hati, kenapa ya dia ini begitu sinis dan benci kepada saya yang saat itu masih anak-anak? Ucapan dia diatas sangat membekas dalam ingatan saya.

Sebagai salah seorang penggiat hak asasi manusia, dan sebagai jemaat hkbp, maaf saya harus menulis sejarah dan kenyataan pahit ini, supaya kita belajar dari sejarah, dan anak cucu kita tidak mengulangi kejadian yang menurut saya, sama kejinya dengan peristiwa 65......

Kedua orang tua saya sekarang sudah berumur diatas 70 tahun. Bapak sudah mulai sakit sakitan, tetapi ibu masih sehat sekali, sesekali masih mengunjungi rumah kami di medan. Saya salut dengan pilihan mereka. Semoga mereka berdua, yang adalah pahlawan dan idola bagi saya selalu sehat dan setia terhadap hati nuraninya. Mereka adalah hero dengan "h" kecil, bukan dengan "H" besar. Dengan damai mereka telah kembali bergereja setiap minggu ke gereja hkbp simare mare, ditengah persawahan di desa kami. Meski bapakku pensiun dini, dalam setiap kesempatan, masih menulis namanya dengan St. Em. M. Siagian, artinya Sintua emeritus.

Free Counter

Is the faultline among NGOs over the future of development deepening?

A study of NGOs is sparking debate about whether development is too skewed towards aid rather than the causes of poverty

A paper summarising the academic literature on the role of NGOs in development and poverty reduction has sparked a lively debate on From Poverty to Power, a blog written and edited by Oxfam's Duncan Green.

The gist of the June paper by the Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, by Nicola Banks and David Hulme, is that NGOs have lost their way. Having started out as grassroots-led development bodies – "heroic organisations" that offered the potential for innovative agendas – NGOs turned into bureaucratic, depoliticised creatures that respond more to the dictates of donors than the people whose interests they claim to represent.
"Greater acknowledgment and concerns emerging from their closer proximity to donors and governments than intended beneficiaries also brought into question the very comparative advantages once lauded," wrote the authors. "NGOs could no longer be viewed as the autonomous, grassroots-oriented, and innovative organisations that they once were, raising questions about their legitimacy and sustainability."

Green, senior strategic adviser for Oxfam GB, expressed his irritation with the paper on his blog. "I've got a paper I want you to read, particularly if you work for an NGO or other lobbying outfit," he wrote. "Not because it's good – far from it – but because reading it and (if you work for an NGO) observing your rising tide of irritation will really help you understand how those working in the private sector, government or the multilateral system feel when they read a generalised and ill-informed NGO attack on their work."

Green said he had some sympathy with the critique, which he acknowledged was a fairly standard one. What he objected to were the sweeping generalisations, argument by assertion, "dodgy stats", and the lack of case studies and interviews with NGOs themselves.

Banks denied that the paper was an attack on NGOs, and expressed surprise at Green's reaction. "Our confusion reading this is why it has generated such a heated response from Duncan when his book, From Poverty to Power, is based on the well-founded premise that poverty is a political condition, and that solutions too, must be based upon transformations and redistributions of power. So why such disconnect," she wrote.

As Green acknowledged, the overall critique was a standard one and it was not the substance to which he objected, but the approach. One gripe was that the authors apparently failed to talk directly to NGOs, and thus ignored "all knowledge generated by NGOs themselves, either through interviews or reading their own massive literature on issues of power and inequality, and the challenges of relationships with CSOs [civil society organisations]."

Green has a point. There is a vigorous debate among NGOs about the present discourse on development. Some are unhappy about how much of this has been skewed towards the aid agenda, especially the focus on the 0.7% of GDP target.

John Hilary, executive director of War on Want, the anti-poverty group, is highly critical of this focus. "Far too many NGOs have lost sight of the long-term, transformative goals of international development, and are instead following a donor-led agenda of aid and service delivery," he said. "British NGOs are especially guilty of this – often highly professional and efficient, but lacking the political drive that should be the lifeblood of the sector. If we are to play our proper role in civil society, NGOs need to learn from grassroots movements and embrace a far more radical vision of change."

Hilary belongs to a group called the progressive development forum, which seeks to reframe the debate away from aid, charity and philanthropy towards one of global justice and shifting the discourse towards structural causes of poverty. At a meeting of the forum in July, attended by 50 senior figures from a wide range of NGOs – among them the World Development Movement and Jubilee Debt Campaign – and trade unions, many of the concerns raised were similar to those voiced by Banks and Hulme.

The meeting laid bare a faultline among NGOs on the state of the development debate. Several participants said they did not want to be involved in further alliances with the larger aid agencies that are mounting their own campaign on food, aid and hunger, linked with the UK government, in the runup to next year's G8.

"There was a strong feeling that we should cease to be so British and 'polite', and instead be more willing to enter into open criticism of NGOs and to challenge those that are beyond the pale in their distortion of the agenda, particularly agencies such as Save the Children that are now reviving unacceptable imagery of the south in their communications," said a report by the forum from the July meeting.

The UK hunger summit at Downing Street at the weekend, attended by NGOs, politicians and the private sector, crystallised the difference of approach. On one side of the divide are Save the Children and the advocacy group One, which pushed hard for the summit. They urged target commitments to reduce hunger and malnutrition and would argue the summit was a success.

But those demanding a more fundamental rethink on development would say the summit tinkered around the edges. Owen Barder, senior fellow and director for Europe at the Centre for Global Development, wrote: "The discussion in 2013 should be much more about the responsibility of G8 countries to improve their own policies – and this summit on malnutrition unfortunately did not start that conversation as it needs to continue. The risk is that the G8 will think that they can address these issues by earmarking some of their aid programmes and they will not feel under pressure to make the systemic changes which only they can make."

With the focus on the UK as it takes over the G8 next year from the US, and the discussions on hunger and nutrition set to continue, this faultline among British NGOs can be expected to deepen.
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/aug/17/faultline-ngos-future-development?CMP=twt_gu

Free Counter

Aspek Lingkungan Diadopsi MP3EI

Pertemuan Para Pihak untuk Bahas Ekonomi Hijau

Jakarta, Kompas  - Indonesia menyiapkan aspek lingkungan untuk ditambahkan pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, yang berakhir 22 Juni 2012.

Nantinya, untuk mewujudkan ekonomi hijau yang menjadi salah satu hasil Rio+20, akan dibuat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Lingkungan Indonesia (MP3LI). ”Setelah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan ada bab khusus. Aspek lingkungan dimasukkan ke MP3EI,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Jakarta, Jumat (6/7).

 

Konsep MP3EI disusun untuk pembangunan jangka panjang 2011-2025. Di dalamnya, masalah lingkungan disebut sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan, melingkupi sumber daya air, pertambangan nikel, perkebunan kelapa sawit, dan pariwisata di enam koridor ekonomi. Keenamnya, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

 

Sebelumnya, konsep MP3EI banyak dikritik LSM dan aktivis lingkungan. Praktiknya dikhawatirkan menggusur kawasan konservasi atas nama ekonomi.

 

Saat di Rio, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir bersama sembilan menteri dan pejabat tinggi negara setingkat menteri. Presiden berpidato tentang ekonomi hijau dengan keadilan.

Hasil Konferensi Rio+20 akan dibahas di masing-masing kementerian. Lalu, dibahas bersama untuk dituangkan dalam program pembangunan jangka menengah hingga tahun 2014.

”Ini harus betul diimplementasikan untuk kesejahteraan manusia. Akan ada pertemuan puncak yang diharapkan dihadiri menteri, kepala daerah, dan kalangan pengusaha. Sebelum akhir tahun,” kata Balthasar.

 

Kemiskinan

Selain soal lingkungan, saat ini sedang dibahas konsep MP3KI. Konsep ini membahas soal kemiskinan. ”Pembangunan berkelanjutan itu berbicara tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang harus diperhatikan,” kata Balthasar.

 

Seperti halnya MP3LI, konsep MP3KI akan dilekatkan dalam MP3EI, juga menjadi bab tersendiri.

Saat ini, aspek lingkungan sebenarnya sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ”Sebuah industri atau usaha tak bisa dilakukan kalau tak sesuai UU PPLH,” ujarnya.

 

Menurut Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan Dana A Kartakusuma, di Rio+20, meski sedang dilanda krisis, negara-negara Eropa tetap berjanji memberi pendanaan yang mencapai 513 miliar dollar AS dari lebih 680 pemberi komitmen. AS, Jepang, dan beberapa negara Eropa masih berkomitmen.

 

”Dana itu akan disalurkan melalui berbagai jenis kerja sama, bisa bilateral atau multilateral,” ujarnya. Indonesia sebagai negara berkembang pesat kemungkinan tidak akan mengambil dana yang bersifat pinjaman lunak. Namun, mengambil bantuan pendanaan bunga tertentu.

 

Sementara itu, Tujuan Pembangunan Milenium yang akan berakhir tahun 2015 akan digantikan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Kelompok kerja untuk SDG  akan diputuskan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa tahun ini dan hasil kerjanya akan dilaporkan pada Sidang Umum PBB tahun depan.  (ISW)

Free Counter

Residents accuse police of brutality

Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan | Wed, 06/06/2012 8:50 AM

A- A A+

Victims of alleged police brutality in North Sumatra have demanded that justice be meted out to the
perpetrators.

“I was shocked when I saw blood gushing from a gunshot wound in my left calf. What did I do wrong to be shot? I want the officer who shot me in the leg prosecuted,” Gusmanto, 18, from Pulo Jantan village, told The Jakarta Post on Tuesday.

He said plainclothes policemen shot him during a protest against the arrest of 60 residents following an alleged arson attack on a security post at PT Smart in North Labuhan Batu regency on Sunday.

The local residents went to the local police station to demand the release of their neighbors.

Gusmanto said that a policeman aimed his gun at them and ordered them not to move. For fear of a clash, the protesters reportedly intended to retreat when gunshots were fired.

Gusmanto said he then realized his calf was bleeding.

He threatened to report the case to the House of Representatives, the National Commission on Human Rights and the National Police headquarters. He called on the institutions to “stop brutal acts by the police and avoid further victims.”

The North Sumatra branch of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence’s (Kontras) coordinator, Muhrizal Syahputra, said that from 2011 to June 2012, at least 12 cases of police brutality had been recorded in various regions in the province, mostly related to land disputes between residents and plantation companies.

He accused the police of gross mistreatment including shootings, torture and unlawful detention. He said as many as 100 people had fallen victim to harsh police acts across the province.

“The number of victims of police brutality is very high, but to date, none of the cases has been brought to court. We demand the cases be opened to the public and immediately tried,” said Muhrizal.

When contacted for confirmation, North Sumatra Police spokesman Sr. Comr. Heru Prakoso said the case of the detention of the 60 farmers in North Labuhan Batu was being processed.

Based on preliminary investigation, Heru said 50 of the farmers had been deemed innocent and released while the others were still undergoing questioning.

Heru denied the police had resorted to shooting when handling the conflict between residents and PT Smart security guards, and insisted that the police followed procedure.

In response to the demand that police personnel involved in the violence be immediately brought to justice, Heru said the police never protected wayward officers.

Free Counter

Forest rangers named suspects in shooting

The Jakarta Post | Fri, 12/03/2010 10:40 AM

A- A A+

MEDAN, North Sumatra: Police in North Sumatra on Thursday named four forest rangers as suspects in a shooting incident triggered by a land dispute.

Eight farmers received gunshot wounds in the incident, which took place at Meranti village, Torgamba district, Labuhan Batu regency, on Nov. 30.

The suspects were identified only by the initials AS, age 36, a Forestry Ministry employee, and PMS, 34, NIHH, 43, and SB, 41, employees of the North Sumatra Natural Resources Conservation Center.

Labuhan Batu Police chief Adj. Sr. Comr. Robert Kennedy said the suspects were believed to be the shooters. He added that the police had seized four Molot rifles from them.

“They are being charged with violating Article 170 of the Criminal Code for committing violence against others and could face a five-year prison sentence if found guilty,” Kennedy told The Jakarta Post on Thursday.

The incident was an eruption of a four-year dispute over a plot of land between locals and timber company PT Sinar Belantara Indah.

Kennedy said the police would also investigate the vandalism in which a number of cars owned by PT Sinar Belantara Indah timber company and forest rangers had been set on fire. — JP

Free Counter

Pemetaan Lahan Eks HGU PTPN II Rampung Mei 2012

Pemetaan (mapping) lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di sejumlah titik di Provinsi Sumatera Utara, di targetkan rampung Mei 2012. Pemetaan lahan seluas 5.873,06 hektar yang merupakan eks HGU PTPN 2 itu melibatkan tim yang terdiri dari tiga unsur (tri partit), yakni tim B Plus Pemprov Sumut, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Medan, dan PTPN II.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho ST seusai Coffee Morning dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Gubernuran Medan Jalan Jenderal Sudirman No 40, Selasa (7/2) menjelaskan progress pemetaan lahan eks HGU PTPN II itu, saat itu terus di matangkan tim, dan secara tri partit akan dibahas penyelesaiannya termasuk dibuatkan daftar lokasi dan titik lahan (listing).

“Tim yang menangani pemetaan lahan eks HGU PTPN II ini menjadwal proses pemetaan sudah rampung pada Mei 2012. Karena, saat ini masih ada sejumlah proses terkait pemetaan yang harus lebih dulu diselesaikan,“

Setelah lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektar itu selesai dipetakan, maka progres selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan untuk mendapat izin pelepasan.

Izin pelepasan lahan eks HGU PTPN II sebagai aset Kementerian BUMN itu, karena diatas lahan 5.873,06 hektar itu banyak terdapat tuntutan kepemilikan lahan dan lahan untuk kepentingan program pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah.

Dari 5.873,06 hektar lahan eks HGU PTPN II itu, seluas 1.377,12 hektar merupakan lahan yang menjadi tuntutan rakyat. Kemudian lahan yang digarap rakyat seluas 546,12 hektar, lahan yang terkena Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RUTRWK) seluas 2.641,47 hektar, lahan untuk kebutuhan perumahan karyawan seluas 558,35 hektar dan lahan yang menjadi hak masyarakat adat seluas 450,00 hektar.

Diluar proses pemetaan lahan eks HGU PTPN II itu, Gatot menjelaskan bahwa saat ini ada lahan di eks HGU PTPN II, namun mereka tidak mengetahuinya. Karena itu, progress pemetaan lahan eks HGU PTPN II ini kita harapankan tidak tumpang tindih dengan lahan HGU yang sudah mendapat persetujuan perpanjangan.

 http://ptpn2.com/content/view/160/1/

Free Counter

Kutalimbaru Mencekam, Warga Menghilang

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS

DIJAGA: Personel TNI berjaga di dekat mobil yang dibakar di kawasan terjadinya bentrok antara warga dengan karyawan PTPN II di Kutalimbaru, Deliserdang.

BINJAI-Bentrok antara warga dengan karyawan PTPN 2 di Kecamatan Kutalimbaru masih menyisakan kepanikan dan suasana mencekam. Bahkan, di beberapa kampung sekitar lokasi bentrok warganya menghilang. Mereka pergi karena takut ditangkap polisi karena terlibat dalam bentrokan dan pembakaran truk PTPN 2, Selasa (22/5) lalu.
Di lokasi bentrokan, tepatnya di Desa Salang Paku, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, puluhan personel kepolisian dari Polresta Medan dibantu petugas Polresta Binjai masih terlihat berjaga-jaga, Rabu (23/5). Informasi yang diterima Sumut Pos, sejumlah petugas juga melakukan penyisiran ke perkampungan warga guna mencari pelaku pembakaran mobil. Tampak sejumlah petugas berpakaian sipil terus memantau pergerakan warga di kampung tersebut.
Suasana di perkempungan pun tampak lengang. Beberapa warga hanya berkumpul di beberapa titik. Bahkan, beberapa pria terlihat serius memandangi setiap orang yang masuk ke perkampungan itu. Tatapan-tatapan curiga melihat orang asing begitu tampak. Desa Salang Paku pun berubah drastis layaknya di wilayah konflik.
Hal itupun diakui Ketua Kelompok Tani Maju Jaya, Zakaria. Menurutnya, memang sejak terjadinya bentrok dengan karyawan PTPN2 Selasa lalu, sejumlah petugas mulai melakukan penyisiran. Hal itu membuat suasana semakin mencekam dan penuh dengan kepanikan. “Tapi kami nggak tahu mereka mencari siapa,” ujarnya.
Dia menambahkan, pascabentrok sejumlah warga yang ikut terlibat dalam aksi tersebut langsung berhamburan meninggalkan lokasi bentrok. Mereka takut bakal menjadi sasaran penangkapan petugas kepolisian. “Mereka sudah pergi semua, saya nggak tahu ke mana,” ucapnya.
Ketika ditanya warga yang terlibat bentrok berasal dari mana, Zakaria mengatakan seluruh warga berasal dari kampung di sekitar lokasi. “Ya warga disini semua, kan disini ada beberapa kampung,” sebutnya.
Dia juga mengatakan, pihaknya hanya mempertahankan tanaman jagung yang ingin di okupasi pihak PTPN2. Pasalnya, lahan eks PTPN2 itu, merupakan lahan peninggalan orangtua mereka yang dikuasai PTPN2 sejak berpuluhan tahun. “Sampai kapan pun kita tetap bertahan,” urainya.
Dia menceritakan, aksi penyerangan yang dilakukan warga, bukan tak beralasan. Soalnya, jika pihaknya tidak menyerang terlebih dahulu, mereka takut akan mati konyol dihajar pihak PTPN2 yang jelas menang jumlah. “Kita sudah pengalaman soal ini (penyerangan, Red), karena sebulan lalu, pihak PTPN2 juga melakukan penyerangan kepada warga saat melakukan okupasi dan menghancurkan lahan yang mereka tanami,” jelasnya.
Bahkan, Zakaria menduga, kalau pihak PTPN2 juga menyewa preman untuk memotong tanaman pisang mereka dengan kelewang. Tidak hanya itu, preman itu juga sempat melepaskan tembakan sebanyak enam kali agar warga tidak mendekat.  “Kami nggak mau mati koyol. Sebab, Kamis (19/4) lalu, mereka juga melakukan okupasi dengan mengandalkan preman. Bahkan, mereka melepaskan tembakan sebanyak 6 kali, agar warga tidak mengejar,” ungkap Zakaria.
Kejadian Selasa lalu, kata Zakaria, warga memang sudah siap menghadapi karyawan PTPN 2 yang ingin melakukan okupasi. “Kejadian kemarin juga ada premannya kok. Sebab, aku sempat melihat jika ada sekitar 25 orang preman Simalingkar, yang membawa parang ikut di dalam mobil,” timpal seorang warga bernama Iwan.
KPA: Preman Bergabung dengan Karyawan
Sementara, Humas PTPN2 Sei Semayang Eka Dama Yanti, saat dikonfirmasi mengatakan, memang pihaknya ada melakukan okupasi sebulan lalu. Namun, saat itu pihaknya menjadi korban. “Memang kita sempat melakukan okupasi sebulan lalu, tapi kita dihalangi warga saat mencabut dua batang pohon pisang,” kata Eka.
Soal penggunaan jasa preman juga menjadi catatan pihak Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta. “Informasi dari lapangan, itu para preman bayaran yang bergabung dengan karyawan,” cetus Deputi Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.
Lantas apa kepentingan mafia tanah? Iwan membeberkan dari aspek historis masalah tanah di sana. Dipaparkan, lahan-lahan PTPN II itu dulunya, di era Presiden Soekarno, sebagian sudah dibagikan kepada rakyat dan sudah disertai Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKPT) dan Surat Land Reform. “Ada yang menyebutnya sebagai tanah suguhan. Di surat-surat itu tadi sudah disebutkan tanah menjadi hak milik rakyat,” terang Iwan.
Hanya saja, lanjut Iwan, di awal-awal rezim Orde Baru, rakyat di sana dituduh komunis sehingga tanah-tanah yang sudah dibagi di era Bung Karno, dirampas lagi oleh negara dan diterbitkan HGU untuk PTPN-PTPN, termasuk untuk PTPN II.

Belakangan, rakyat yang merasa dirugikan melakukan gugatan. BPN pun bersikap, dengan menerbitkan surat perintah agar ditunda dulu perpanjangan HGU untuk PTPN II. “Sehingga banyak tanah PTPN II tak dapat diperpanjang HGU-nya karena ada tanah rakyat di situ,” imbuhnya.
Nah, status tanah yang seperti itulah yang dicoba dimainkan para mafia tanah, yang melibatkan ormas-ormas kepemudaan. “Mereka menebangi tanaman warga, memagarinya, dan PTPN membiarkan saja. Saya yakin ada pengusaha-pengusaha hitam. Saya takutnya, ini ada kolaborasi oknum-oknum di PTPN II dengan pengusaha hitam, yang paham itu tanah sengketa, lantas mau menduduki. Harapannya, nanti begitu pemerintah bilang ‘kembalikan tanah ke rakyat’, mereka yang justru akan menguasai,” beber Iwan.
Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta di lapangan, lanjut Iwan, dimana ketika warga yang menduduki lahan, pihak PTPN II cepat sekali bereaksi. “Tapi begitu para preman yang memagari, didiamkan saja,” ujarnya.
KPA mendesak agar Pemda dan pihak-pihak terkait secepatnya meneliti ulang status tanah. Bagi yang sudah menjadi hak milik warga, yang dibuktikan dengan adanya SKPT, Surat Land Reform, dan Surat Tanah Suguhan, langsung dikembalikan lahan itu ke rakyat.
KPA juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut dugaan adanya permainan preman dan spekulan tanah. “Mafia tanah yang luar biasa pat gulipatnya itu ada di Sumut,” tegasnya. (ndi/sam)
http://www.hariansumutpos.com/2012/05/34368/kutalimbaru-mencekam-warga-menghilang.htm


Free Counter