Selama lima abad, dari abad 16 sd abad 19, konon pemimpin di Tapanuli Raya ditentukan oleh para tetua dengan cara menguji kemampuan calon pemimpin untuk mencabut Piso Gaja Dompak (PGD) dari “sakkirnya”. Siapa yang berhasil mencabutnya, dialah yang akan menjadi pemimpin.
Saya sebut ‘’konon”, karena masih bercampur antara fakta historis dengan cerita turun temurun yang berlangsung di kawasan itu. Menariknya, banyak buku yang berkualitas akademik mencatat cerita itu – sehingga meningkatkan derajat – kemungkinan – kebenarannya. Saat ini, PGD ini disimpan di museum nasional, Jakarta, setelah dirampas Hamidi, pasukan Kapten Christoppel, pada sebuah pertempuran terakhir SM Raja, di pegunungan Tapanuli, 17 Juli 1907.
Itulah sebabnya, pergantian SM raja dari satu periode ke periode berikutnya, tidak otomatis menuruti tradisi Batak, yakni pengganti raja adalah anak sulung. Dalam beberapa kasus, anak sulung tidak bisa mencabut PGD, tetapi oleh adiknya yang lain- sehingga harus merelakan kepemimpinan berikutnya oleh bukan anak sulung.
Dalam berbagai referensi dijelaskan pula, selama berabad-abad, sering terjadi kemarau yang berkepanjangan di kawasan itu, dan hanya orang yang mampu mencabut PGD lah bisa memanggil hujan turun dengan cara menghunuskannya ke langit.
Dalam beberapa naskah, dijelaskan bahwa seseorang yang membawa PGD ini adalah seseorang yang berwibawa, yang bisa menghentikan perang antar huta, pembawa damai untuk yang berkonflik, membebaskan yang terjajah/terpasung, melahirkan mata air, dan memerdekakan budak. Secara khusus, seseorang yang menenteng PGD ini haruslah orang yang tidak memikirkan harta kekayaan, tidak korupsi, dan utamanya, justru menghabiskan kekayaannya untuk melunasi utang orang miskin, membayar budak supaya dibebaskan tuannya.
Itulah sebabnya, meskipun berkuasa lebih dari 5 abad, semua periode SM Raja tidak memiliki harta apapun, dan tidak membangun gedung kerajaan yang mewah, atau mengumpulkan harta emas untuk anak cucunya. Seluruh harta kekayaannya diberikan kepada orang miskin.
Siapakah, pemimpin masa kini, di Tapanuli Raya yang mencontoh kepemimpinan ini? Siapakah dari para bupati bupati yang ada sekarang- Toba?, Taput?, Dairi?, Samosir? Simalungun?, Tapsel? Madina? Tapteng? dst- yang mampu mencabut Piso Gaja Dompak, dan menentengnya?
Mencabut dan membawa “Piso Gaja Dompak” – menjadi bupati bupati di kawasan itu—artinya kamu harus membersihkan diri dari korupsi, menghindarkan keluarga terlibat mencampuri pemerintahan, dan memberikan harta kekayaanmu untuk warga paling miskin dan tertawan di kampung kampung. Setelah kamu bersih, kamu akan bisa “memanggil hujan” datang – perlambang memastikan pembangunan berlangsung dengan kualitas baik, ABPD dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Satu lagi, pemegang Piso Gaja Dompak sangat anti dengan perampas tanah. Perang “Pulas” – deklarasi perang total terhadap Kolonial yang disampaikan pencabut terakhir PGD ini ( SM Raja 12), diikuti dengan sebuah statemen keras: Kami menyatakan perang kepadamu, karena menjaga wibawa tanah leluhur kami, meski nyawa taruhannya. Sikap ini dia pertahankan hingga jantungnya ditembus peluru, beserta dua anak laki laki, dan satu anak gadisnya, tewas dalam perang terakhir, di suatu petang, 17 juli 1907.
Kalau diterjemahkan dalam konteks sekarang, bupati-bupati se kawasan harus berani mengatakan hentikan perampasan tanah, kembalikan tanah rakyat, kembalikan hutan pada fungsinya, dan usir penjajah-korporasi- perampas tanah skala luas dari tapanuli. Ndak perlu bertaruh nyawa; hanya perlu satu pulpen, ambil kertas satu lembar, dari kursimu yang empuk itu, tulislah sebuah keputusan, dan tandatangani.
Horas, Saurlin
Free Counter
No comments:
Post a Comment