Jalan Baru: another school of economics thought

Politik di Indonesia agak berbeda dengan politik di luar negeri. Mungkin kita masih dalam tahap awal dalam berdemokrasi. Politik kita masih pada tahap love and hate relationship (hubungan berdasarkan cinta dan benci – red). Jadi, pemimpin itu mula-mula sangat dicintai, ekspektasi rakyat itu sangat berlebihan. Kemudian ada periode di mana mulai ada tanda tanya, betul tidak pemimpin ini bekerja untuk kita semua? Betul tidak ini pemimpin untuk semua pihak? Nah, setelah itu, seandainya pertanyaan-pertanya an itu tidak bisa dijawab, masuk ke fase hate. Kalau sudah hate, orang Indonesia rata-rata selalu berkata “asal bukan”. Misalnya waktu itu asal bukan Soeharto, asal bukan Habibie, asal bukan Gusdur, asal bukan Megawati. Memang SBY (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono – red) saat ini sudah masuk fase kritis. Sudah mulai orang berpikir asal bukan. Sebetulnya sangat ironis, presiden pertama yang dipilih secara demokratis, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Ada dua masalah utama yang dihadapi Indonesia. Pertama: kualitas kepemimpinan dan yang kedua school of thought (cara berpikir – red) dalam bidang itu, yang lebih banyak mengandalkan cara berfikir apa yang dikenal di kalangan economist Washington Consensus. Yaitu garis kebijakan ekonomi dari Washington untuk negara-negara berkembang, yang mereka sendiri tidak laksanakan dalam prakteknya. Di Asia Timur ini hanya ada dua negara yang secara konsisten melaksanakan Washington Consensus, yaitu Indonesia dan Philipina. Kedua negara ini tingkat ketimpangannya sangat luar biasa. Kedua negara ini, sejak beberapa dekade terus merosot. Prestasi terbesar dari kedua negara ini adalah menjadi eksportir tenaga kerja wanita terbesar di dunia.

Negara-negara di Asia Timur lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang dan sebagainya tidak menjalankan Washington Consensus. Mereka lebih percaya bahwa di dalam bidang ekonomi, dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi, mereka lebih mandiri; menggunakan apa yang disebut model Asia Timur. Dalam model Washington Consensus, peranan pemerintah seminimum mungkin, sementara dalam model Asia Timur pemerintah memainkan peranan yang proaktif dalam bidang ekonomi. Dengan cara inilah negara-negara di Asia Timur mengejar ketinggalannya dari Barat. Walaupun di dalam bidang politik dan militer mereka bekerjasama dengan Washington, tetapi dalam bidang ekonomi mereka mau mandiri dalam perumusan kebijakan, karena hanya dengan cara itu mereka bisa mengejar ketertinggalan dari Barat dan pelan-pelan nanti mereka bisa lebih kuat secara militer.

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Jadi harus ada pertanyaan. kok negara-negara lain bisa maju lebih cepat, tingkat kesejahteraan rakyatnya lebih baik, jurang antara kaya-miskin ada tapi tidak sebesar yang ada di Indonesia. Nah, tidak bisa hanya menyalahkan presiden demi presiden, tapi karena ada satu school of thought yang dominan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang hanya merupakan sub-ordinasi dari kepentingan Internasional.

Dari segi yang lain, kalau dilihat dari segi sejarah, kita itu mendapatkan political independence (kemerdekaan politik - red) pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan politik sebagai bangsa. Tahun 1998, rakyat kita mendapatkan freedom, demokrasi, kebebasan untuk menyatakan apa saja dan menulis apa saja yang selama rezim otoriter Soeharto tidak mungkin. Tetapi sejak tahun 1945, belum pernah terjadi kebangkitan ekonomi. Tidak ada kebangkitan ekonomi. Setelah tahun 1998, kita juga tidak punya kebangkitan ekonomi itu. Jadi harus ada pertanyaan mendasar, ketika kita sudah memiliki political independence, sudah memiliki freedom in terms of democratic mechanism (kebebasan dalam arti mekanisme demokrasi – red), tetapi mengapa belum pernah terjadi kebangkitan ekonomi sampai sekarang.

Nah, jawabannya adalah apa yang disebut the creeping back of neo-colonialism (kembalinya kolonialisme gaya baru – red). Bukan lagi model kolonialisme jaman dulu, pakai kekuatan militer dan dominasi politik, tetapi penguasaan ekonomi melalui mekanisme pasar. Proses kembalinya neo-kolonialisme itu sebetulnya dimulai pada tahun 1967 saat renegosiasi utang dengan kreditor-kreditor. Set back sedikit, waktu KMB (Konferensi Meja Bundar – red) di Belanda, Indonesia memang ditekan pada waktu itu untuk mengambil alih utang-utang pemerintahan Hindia Belanda. Publik tidak banyak tahu bahwa Pemerintah Indonesia ditekan untuk membayar seluruh utang-utang dari pemerintah Hindia Belanda. Padahal banyak dari utang-utang itu adalah utang untuk melawan dan menghancurkan kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk para pejuang kemerdekaan kita, seperti perang di Aceh, perang Pattimura di Maluku, dan sebagainya. Itu adalah ongkos buat Belanda. Nah itu dinyatakan sebagai utang pemerintah
Indonesia. Pada waktu itu, Soekarno dengan Hatta menyatakan ‘sudahlah, kita ambil utang-utang itu, yang penting kita merdeka dulu, soal utang urusan belakangan’. Begitu KMB ditandatangani, bung Karno memerintahkan, jangan bayar itu utang. Jadi walaupun utang itu disepakati, pemerintah Indonesia tidak pernah mau bayar. Taktiklah istilahnya itu.

Tapi waktu pemerintahan Soeharto, awal Orde Baru pada tahun 1967, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang disebut sebagai Mafia Berkeley membuat kesepakatan baru untuk mulai membayar utang Hindia Belanda tersebut yang sebetulnya secara moral itu tidak justified (dibenarkan – red), secara histories politis itu tidak justified. Tetapi Widjojo dan kawan-kawan waktu itu sepakat untuk mulai mencicilnya. Widjojo dan kawan-kawan itu memang dididik di Berkeley, dipersiapkan untuk mengambil alih pengelolaan ekonomi setelah Soekarno jatuh, supaya membelokkan garis ekonominya, satu garis dengan garis Washington. Sejak itulah dimulai the creeping back of neo-colonialism. Seperti diketahui bahwa sekarang, untuk menguasai suatu negara tidak perlu secara militer, tidak perlu secara fisik, asal ekonominya bisa dikendalikan, negara tersebut bisa dikuasai.

Sejak itu, walaupun Mafia Berkeley berkuasa nyaris tidak pernah berhenti selama 40 tahun, berlanjut ke muridnya, ke cucu muridnya dan seterusnya. Presiden bisa berganti, partai yang berkuasa bisa ganti, jenderal bisa ganti, TNI bisa melakukan reformasi, tapi di dalam bidang ekonomi tetap pada garisnya Mafia Berkeley. Nah, inilah yang menjadi sumber mengapa Indonesia tidak bisa menjadi besar, karena mereka dalam prakteknya sering menjadi conduit (saluran – red) bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, untuk merumuskan undang-undang di Indonesia, merumuskan berbagai kebijakan. Contoh: awal orde baru tahun 1967, UU investasinya dibikin oleh satu lembaga kreditor kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan jadilah UU Investasi. Banyak sekali UU yang masuk ke kategori itu. Misalnya, Bank Dunia bilang, saya kasih 400 juta dollar tapi Indonesia harus bikin UU Privatisasi Air, sehingga petani juga harus bayar air. Kemudian ADB (Asia Development
Bank - red) juga kasih pinjaman 300 juta dollar tapi Indonesia harus ada UU Privatisasi, agar perusahaan-perusaha an negara bisa dijual dengan harga murah. Jadi banyak sekali UU dan peraturan pemerintah yang sebetulnya dipesan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Hal itu sesungguhnya melanggar konstitusi. Kita ini adalah sovereign state (negara yang berdaulat – red), tidak boleh ada pihak manapun yang memberi iming-iming memberi pinjaman dengan syarat ada UU yang mereka susun. Jelas saat orang menyusun UU, kepentingan dia adalah nomor satu. Kalau ada satu negara yang UU-nya dipesan dikaitkan dengan pinjaman, pembuatan UU yang diikat dengan pinjaman, jelas yang memberi pinjaman itu memiliki kepentingan- kepentingan di dalam pembuatan UU itu. Jika ada satu negara yang mengikuti pola seperti ini, bisa dibayangkan bahwa negara ini tidak akan pernah bisa maju. Di Asia, yang ikut model ini hanya ada dua negara yakni Indonesia dan Philipina. Negara lain tidak mau mengikuti itu, kalau kebijakan ekonomi, mereka rumuskan sendiri. Mereka buat UU yang mencerminkan kepentingan negara mereka, kepentingan rakyat mereka.

Seperti banyak diketahui, di Asia Timur sering terjadi konflik dagang, misalnya antara Taiwan dengan Amerika, Malaysia dengan Eropa, dan Singapura juga, walaupun secara politik dan militer, mereka ikut hegemoninya Washington. Nah kita di dalam politik luar negeri mengaku independen, dalam prakteknya tidak selalu independen. Di dalam bidang militer kita punya kerjasama dengan negara-negara besar, tapi dalam bidang ekonomi kita, pola neo kolonialisme benar-benar masih berlangsung hingga saat ini. Selama itu tidak dihancurkan jangan mimpi Indonesia bisa jadi negara besar.

Sesungguhnya Indonesia ini adalah negara yang kaya sekali. Istilah saya, Indonesia ini memiliki banyak golden bowls, cangkir emas, seperti Freeport, Cepu, dan sebagainya. Tapi karena mental pemimpin dan elitnya itu inlander, maka kekayaan itu seakan tidak bermakna. Cepu misalnya, nilainya antara 120 billion dollar sampai 150 billion dollar. Lebih besar daripada cadangan minyaknya bekas Caltex di Sumatra Selatan. Tetapi pengelolaan ladang minyak ini diberikan kepada perusahaan Exxon tanpa kompensasi yang memadai. Nah, cangkir emas atau golden bowls ini dipakai untuk mengemis uang recehan. Dari Bank Dunia 300 juta dollar, dari Amerika 400 juta dollar, dari Eropa sekian juta dollar. Pemimpin kita tidak tahu golden bowl yang dia pegang, baru satu Cepu saja, nilainya ratusan milyar dollar. Belum lagi Freeport nilainya berapa, dan yang lain-lain yang bertebaran di nusantara itu berapa nilainya.

Kenapa itu bisa terjadi, karena para pemimpin dan elit kita masih bermental inlander dan tidak percaya diri. Tidak memiliki kemampuan intelektual untuk menghadapi kepentingan- kepentingan negara besar itu. Selama mental inlander ini masih dominan di kalangan elit kita, saya tidak yakin Indonesia akan menjadi negara besar. Tapi kalau prasyarat tadi itu kita penuhi, yaitu pertama kita hancurkan hubungan neo kolonialisme di dalam bentuk utang yang dikaitkan dengan UU dan peraturan pemerintah, kita rumuskan kebijakan ekonomi kita sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh punya sikap inlander yang bermental rendah diri. Asset-asset yang ratusan milyar dollar ini adalah milik bangsa kita.

Nah, kalau hal itu terjadi, Indonesia pasti akan menjadi negara besar. Tapi sayangnya, mohon maaf, dari nama-nama yang pernah memimpin Indonesia sejak awal orde baru sampai nama-nama dari para elit yang bercita-cita menjadi pemimpin di tahun 2009, tidak jauh dan tidak lebih, hanya mengulang lagu lama. Motifnya hanya sekedar power (kekuasaan – red), memanfaatkan power itu untuk popularitas, untuk kepentingan kelompok, dan lain-lain. Belum ada yang bicara beyond (lebih daripada - red) itu. Kalau hanya mengulang, okey pemimpinnya baru, lagunya lagu lama, istilah saya itu ‘old wine in a new bottle’ (anggur masam di botol baru - red), Indonesia tidak akan ke mana-mana.

Menurut saya, Indonesia perlu pemimpin baru dan jalan baru. Karena sudah 40 tahun sejak orde baru sampai sekarang, pemimpin sudah berganti beberapa kali, tapi lagunya tetap lagu lama, yakni lagu sub-ordinasi kepada kepentingan internasional, lagu the creeping back of neo-colonialism. Hanya jika diputus mata rantainya, baru akan terjadi perubahan dan memungkinkan kebangkitan ekonomi Indonesia. Saya mau berkampanye. Bukan dalam arti mau jadi pemimpin, tetapi berkampanye bahwa Indonesia perlu jalan baru. Pointnya adalah keinginan mengubah school of thought. Hal ini bisa dilakukan melalui media dan lain-lain bahwa Indonesia perlu jalan baru. Kalau hanya pemimpin baru, rakyat Indonesia hanya akan dibohongi kembali. Ada dulu pemimpin yang idealismenya bela ‘wong cilik’ tetapi setelahnya, bela ‘wong licik’. Kenapa bisa begitu, ini lebih disebabkan oleh school of thought-nya itu tidak mungkin bela rakyat kecil. Selama masih menggunakan cara Mafia Berkeley, tidak mungkin ada jalan
baru yang lebih pro kepentingan rakyat dan nasional.

KI: Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan uraian sangat gamblang yang sudah diberikan ini.

RR: Terima kasih kembali.

wawancara Kabar Indonesia terhadap rizal ramli.

YouTube - Broadcast Yourself.

YouTube - Broadcast Yourself.

g30s dan peran dipa

Tempo Edisi. 32/XXXVI/01 - 7 Oktober 2007
Opini
G30S dan Peran Aidit

SETIAP kali 30 September melintas, orang sulit melupakan Partai Komunis Indonesia. Bahwa PKI banyak melakukan kesalahan hingga akhirnya tumbang dalam prahara Gerakan 30 September, banyak orang mafhum. Menjelang 1965, ketua umumnya, Dipa Nusantara Aidit, menghadapi dilema yang tak mudah dipecahkan.

Menjadi pimpinan partai sejak Januari 1951, tiga tahun setelah pemberontakan Madiun, Aidit berhasil mengkonsolidasi partai yang sedang jatuh itu dengan kecepatan yang mengundang decak kagum. PKI menduduki posisi keempat dalam Pemilu 1955 dengan 6,1 juta pemilih atau meraih 16,4 persen suara. Dalam pemilu daerah yang dilangsungkan dua tahun kemudian, jumlah suara PKI meningkat hampir 40 persen. Di beberapa daerah mereka bahkan mendapat suara mayoritas. Setelah partai komunis di Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia. Anggota partai itu diklaim 3,5 juta orang, berlipat ratusan kali dari semula hanya 4.000 orang.

Tapi mereka tak kunjung bisa mewujudkan revolusi-tahap penting untuk mencapai masyarakat tanpa kelas seperti yang dicita-citakan Marx dan Lenin. Mengharapkan "revolusi" melalui pemilu seperti menggantang asap, karena Bung Karno dengan Demokrasi Terpimpinnya tak membuka pintu. Selain itu, pemilu bagi sebagian petinggi PKI dianggap bukan ide yang cemerlang, mengingat-kecuali di Cile-partai komunis tak pernah menang. Ide Nasakom yang dijalankan Soekarno untuk menyatukan golongan nasionalis, agama, dan komunis, telah menyandera PKI.

Tapi yang paling mencemaskan D.N. Aidit adalah bahwa PKI tak punya tentara. Padahal kekuasaan, seperti kata Mao Tse Tung, lahir dari ujung bedil. Membentuk sayap militer tak mudah: selain makan waktu, ini sulit dilakukan mengingat tentara pasti menghalangi. Ide Aidit membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani tak terwujud karena resistensi militer. PKI berkejaran dengan waktu: Bung Karno uzur dan sakit, sementara selalu saja terdengar kabar bahwa militer, yang memiliki senjata, bakal mengambil alih kekuasaan.

Maka dilakukanlah taktik yang tak konvensional itu: infiltrasi ke tubuh ABRI. Aidit percaya, revolusi bisa dimulai dengan kudeta yang didukung sedikitnya 30 persen tentara. Untuk mencapai tujuannya, Aidit menggunakan organ partai bernama Biro Chusus pimpinan Syam Kamaruzzaman.

Di sini muncul blunder lain. Aidit mengambil keputusan-keputusan sepihak bersama Syam tanpa berkonsultasi dengan petinggi partai lainnya. Sudisman menyindir Biro Chusus sebagai PKI ilegal. Sejumlah studi meyakini Aidit sendiri akhirnya ditinggalkan Syam. Selanjutnya, kita tahu: PKI porak-poranda dan ratusan ribu rakyat mati akibat perang saudara.

Adakah yang bisa dipetik dari peristiwa sejarah itu? Harus diakui, PKI adalah partai besar. Partai ini berdiri dan dibangun di atas sebuah cita-cita. Harapan itu kemudian diturunkan dalam bentuk "program umum" dan "program khusus", serta dijalankan melalui pelbagai kegiatan yang dikontrol dan diukur. PKI punya teori perjuangan.

Frasa "memperjuangkan kepentingan rakyat", di tangan PKI, tak berhenti sebagai janji kampanye. Program tanah untuk rakyat, misalnya, diperjuangkan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada petani penggarap atas hasil panen-sesuatu yang sebelumnya hanya menguntungkan pemilik tanah.

Sejarah Bolshevik mengajarkan kepada PKI ihwal perlunya model organisasi yang ketat. Ada Central Comite dan Politbiro yang menentukan kebijakan organisasi. Calon anggota diperiksa dan diawasi dalam jangka waktu tertentu hingga akhirnya diterima sebagai kader. Demokrasi pada taraf tertentu diterapkan untuk menghindari fraksinasi. Pendidikan politik dijalankan bahkan hingga ke desa-desa. Buku Mao Tse Tung diterjemahkan ke bahasa daerah agar bisa dipelajari secara luas.

Kantor PKI, seperti disebut dalam sejumlah studi, adalah markas yang hidup dan bergerak. Organisasi tak hanya mengurus program partai tapi juga tetek-bengek seperti anggota yang meninggal atau melahirkan. PKI tak hanya menjadi organisasi politik tapi juga menjadi komunitas. Ketika kantor pusat PKI dibangun di Jalan Kramat Raya, Jakarta, sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan anggota yang pengelolaannya dilaporkan secara transparan. Koran Harian Rakjat digenjot oplahnya hingga mencapai 60 ribu eksemplar-jumlah yang fantastis untuk zaman itu.

Intinya, PKI memperjuangkan kepentingan kadernya, dan para anggota bekerja untuk partai karena kesamaan cita-cita. Empat puluh dua tahun setelah 1965 dan sembilan tahun setelah "revolusi" 1998, sebuah partai yang hidup mengurus anggotanya sepanjang tahun itulah yang tak kita temukan pada kebanyakan partai zaman sekarang.