Friday, August 13, 2010

Kuba Melatih 8.000 Dokter di 54 Negara

HAVANA, KOMPAS.com — Kuba selama enam tahun telah melatih 8.000 dokter muda dari 54 negara, termasuk AS.

"Karena itu, orang muda ini hendaknya membantu memperbaiki situasi kesehatan di negara mereka dan di manapun mereka dibutuhkan, memenuhi ajaran Fidel Castro bahwa kehidupan dunia yang lebih baik adalah memungkinkan," kata Dr Juan Carrizo, rektor Sekolah Kedokteran Amerika Latin (ELAM), Selasa (10/8/2010).

"Pada hari ini, ketika planet penuh dengan tindakan-tindakan mengerikan, agresi-agresi militer, serta nuklir dan rudal yang mengancam akan menghancurkan seluruh manusia telah dibangun dalam sejarahnya, orang-orang muda berpakaian dengan mantel putih ini siap untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa," katanya.

Proyek ELAM dibentuk oleh mantan pemimpin Kuba Fidel Castro pada 1998 untuk menjawab bahaya yang disebabkan topan George dan Mitch di Amerika Tengah itu.

Proyek tersebut diterapkan di semua Universitas Kedokteran Kuba memberikan pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan serta etika persiapan untuk bersedia ditugaskan di negara lain kepada para dokter.

Dengan sekitar 75.000 dokter, negara pulau itu memiliki dokter per kapita tertinggi atau seorang dokter untuk setiap 150 warga Kuba.
Free Hit Counters
Free CounterLocations of visitors to this page

Friday, August 06, 2010

Ganti Rugi Indonesia untuk Belanda

Kompas >Selasa, 15 Agustus 2000

TIDAK banyak orang tahu, perbaikan dan pembangunan
kembali Belanda yang rusak setelah Perang Dunia (PD) II
justru dibantu oleh bangsa Indonesia. Ini semua ada
kaitannya dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar
(KMB), yang memutuskan sebagai imbalan penyerahan
kedaulatan kepada Indonesia, Belanda mendapat bayaran
sejumlah 4,5 milyar gulden dari pihak Indonesia. Lewat
tulisannya di de Groene Amsterdammer Januari 2000
berjudul De Indonesische Injectie (Sumbangan
Indonesia), sejarawan Lambert Giebels mengungkapkan,
sebelumnya Belanda menuntut jumlah yang lebih banyak,
yakni 6,5 milyar gulden.

Dari mana angka itu diperoleh? Katanya, itulah total
utang Hindia Belanda kepada Pemerintah Belanda yang
berkedudukan di Den Haag. Itu berarti, uang yang
dikeluarkan Belanda untuk menindas Indonesia, khususnya
dua kali agresi militer, justru harus dibayar oleh
pemerintah baru Republik Indonesia. Pembayaran
berlangsung terus antara tahun 1950-1956, sampai
Republik Indonesia secara sepihak membatalkan
persetujuan KMB, karena menyadari persetujuan itu berat
sebelah. Ketika itu Indonesia telah membayar hampir 4
milyar gulden. Dibandingkan dengan bantuan Marshall
(Marshall Plan) AS kepada Belanda tahun 1948-1953-yang
nilainya mencapai 1.127 juta dollar AS (1 dollar
AS=3,80 gulden) dan berupa utang-"suntikan atau
sumbangan Indonesia" tak selisih banyak.

Menurut Giebels, ironis bahwa periode ini dikenal
sebagai the miracle of Holland (keajaiban Belanda), dan
tidak disebutkan sama sekali bahwa hasil itu adalah
berkat sumbangan bekas tanah jajahan Indonesia. Tak
kalah jadi pertanyaan sejumlah pemerhati kritis,
mengapa dana Marshall Plan yang seharusnya digunakan
untuk membangun kembali Belanda sesudah PD II justru
dimanfaatkan untuk membiayai agresi militer ke
Indonesia?

Menurut Giebels, untuk menggambarkan sikap Belanda
waktu itu, ada pepatah yang mengatakan: Indie verloren,
betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang bukan
berarti tiba bencana). Jadi, Belanda masih bisa menarik
keuntungan dari bekas jajahannya meskipun tanah jajahan
itu sudah lepas. Kalau dihitung, dari suntikan
Indonesia ditambah bantuan Marshall, berarti Belanda
memperoleh rezeki sekitar 8 milyar gulden.

Maaf dan ganti rugi

Gambaran di atas mungkin merangsang pikiran kita,
mengapa justru Indonesia yang membayar Belanda. Apakah
tidak terbalik? Apakah bukan Belanda yang justru harus
membayar ganti rugi? Dan apakah tidak seharusnya
Belanda meminta maaf kepada Indonesia, seperti yang
telah dilakukannya terhadap masyarakat Yahudi, karena
adanya orang Belanda yang bekerja dengan Nazi untuk
memusnahkan kaum Yahudi?

Layak untuk disimak tulisan Jan Breman, guru besar dari
Amsterdam yang dimuat dalam Vrij Nederland Februari
lalu saat Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke
Belanda. Menurut Breman, minta maaf saja tidak cukup.
Minta maaf saja, itu cuma gratis. "Habis manis sepah
dibuang," demikian kurang lebih Jan Breman
menggambarkan sikap Belanda.

Tenaga dan materi yang disumbangkan Hindia Belanda bagi
Negeri Belanda demikian besar, sedangkan kondisi
politik maupun ekonomi Indonesia sangat kacau dan lemah
saat ditinggalkan Belanda. Untuk membangun stabilitas
yang mantap saja sulit, apalagi masih harus membayar
"imbalan kemerdekaan" sebesar hampir empat milyar
gulden. Giebels tak habis pikir, bagaimana Belanda tega
melakukan hal itu, padahal kepada Suriname (juga bekas
jajahan Belanda) Belanda justru memberi hadiah sebesar
dua milyar gulden pada tahun 1980-an. Baik Giebels
maupun Breman menyebut sikap Pemerintah Belanda sebagai
dubbele moraal atau hipokrit. Karena itu mereka
mengimbau agar ganti rugi material juga dikaitkan
dengan permintaan maaf Belanda terhadap Indonesia.

Pendapat Giebels dan Breman itu didukung oleh wartawan
dan penerbit bersuara vokal Ewald van Vugt yang
menekuni masalah kolonialisme Eropa. Van Vugt pernah
menyoroti politik perdagangan candu Belanda di Hindia
Belanda selama ratusan tahun dalam bukunya Wettig Opium
(1985). Menurut dia, candu mulai jadi sumber
penghasilan utama Belanda sejak tahun 1743. Antara
tahun 1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 155,9
gulden, yakni 8,2 persen pemasukan total dari tanah
jajahan, dan 12,5 persen anggaran belanja total Negeri
Belanda dan Hindia Belanda. Antara tahun 1860-1915,
laba candu meningkat 15 persen per tahun dari seluruh
pemasukan Belanda. Laba candu antara tahun 1904-1940
sebesar 465 juta gulden. Bagaimana pemasukan luar biasa
dari hasil perdagangan candu yang mendukung
kesejahteraan negeri Belanda sampai tidak tercantum
dalam catatan sejarah, merupakan teka-teki bagi van
Vugt (disebutnya sebagai skandal).

Tahun 1988, van Vugt kembali menerbitkan buku yang
menggemparkan berjudul Het dubbele Gezicht van de
Koloniaal (wajah ganda dari penjajahan). Buku tersebut
memuat tanpa tedeng aling-aling hal-hal yang tabu dalam
penulisan sejarah kolonial Belanda, seperti perdagangan
candu dan budak, kerja paksa dan kekerasan senjata,
agresi militer, peran propaganda dan sensor, barang
berharga/seni arsip penting yang dirahasiakan seperti
Rhemrev Rapport. Prof Wertheim, seorang pakar sejarah
Indonesia, memuji tulisan van Vugt sebagai langkah
berani dalam menyingkap topeng penulisan sejarah yang
tidak benar. Untuk itu, van Vugt pantas didukung secara
serius.

Dalam tulisannya di Vrij Nederland yang berjudul
Historici zonder Grenzen bulan Februari lalu, van Vugt
kembali mengimbau agar para sejarawan bekerja sama
dengan ahli hukum dalam menyikapi pelurusan sejarah
kolonial, antara lain dengan menginventarisir
utang-utang yang harus dibayar kembali oleh bekas
penguasa terhadap bekas tanah jajahan. Hal serupa
tengah dilakukan dalam pembayaran kompensasi korban
warga Yahudi pada PD II. Menurut van Vugt, Sorry zeggen
is niet genoeg (kata maaf saja tidak cukup), karena
kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh
penjajahan sangat besar untuk bisa diukur dengan ganti
rugi materi belaka.

Pronk setuju ganti rugi

Kepedulian terhadap pengkajian kembali hubungan
Indonesia-Belanda ini menarik perhatian seorang
mahasiswi Belanda, Annemarie van Bodegom. Ia tergerak
menulis skripsi tahun 1996 dengan tema Modal yang
Diperoleh Belanda dari Hasil Perbudakan di Hindia
Belanda pada Waktunya Harus Dikembalikan ke Indonesia.
Penelitiannya mencakup periode penjajahan Belanda
antara tahun 1830 hingga tahun 1916, dilengkapi dengan
informasi yang diberikan langsung oleh Jan Pronk,
mantan Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda.

Annemarie memulai skripsinya dengan menyoroti situasi
politik di Hindia Belanda antara tahun 1830-1877,
karena sejak kedatangan van den Bosch sebagai Gubernur
Jenderal, sistem kerja paksa hasil bumi mulai
diterapkan di Hindia Belanda. Sampai tahun 1860,
keuntungan yang diraup Belanda (disebut batig
slot/surplus akhir) sangat besar, demikian pula korban
nyawa yang diakibatkannya. Antara tahun 1849-1850 saja
terhitung lebih dari 140.000 orang pribumi meninggal
akibat kerja paksa. Sedangkan keuntungan antara tahun
1830-1877 tercatat 850 juta gulden, yang digunakan
antara lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur
di Belanda seperti jalan kereta api, saluran air, dan
sebagainya.

Eksploitasi terhadap Hindia Belanda mulai diamati
secara kritis sejak tahun 1878, berkat tulisan wartawan
Belanda yang sering mengadakan perjalanan ke Hindia
Belanda, Brooshooft. Kemudian tahun 1888, pendeta
Niewenhuis menyampaikan soal ereschuld (utang budi) ke
parlemen Belanda; tak ketinggalan pula Multatuli yang
gigih memperjuangkan masalah etika, meskipun tidak
banyak dihiraukan. Puncak dari perlakuan terhadap
pribumi yang di luar batas perikemanusiaan baru
terungkap tahun 1985, berkat penelitian guru besar
Universitas Erasmus, Jan Breman, yang berhasil
menemukan Rhemrev Rapport (1904) yang sempat
disembunyikan begitu lama. Belakangan diketahui bahwa
Rhemrev adalah nama samaran. Nama aslinya adalah
Vermehr (kebalikan dari Rhemrev). Arsip ini memaparkan
secara rinci kebiadaban dan penyiksaan yang
diperlakukan penguasa kolonial serta penderitaan para
kuli pekerja perkebunan waktu itu.

Sebagai generasi muda Belanda, Annemarie tidak
menyangka bahwa kepentingan ekonomi penguasa kolonial
di Hindia Belanda di masa lalu mengalahkan nilai-nilai
dasar hak asasi manusia. Lantas kalau bisa dihitung,
berapa sebenarnya jumlah nominal kekayaan yang diraup
Belanda dari Hindia Belanda yang pantas untuk
dikembalikan, demikian pertanyaan Annemarie.

Pronk yang sempat menangani bantuan pembangunan Belanda
kepada Indonesia yang dibekukan tahun 1992 menjawab
sebagai berikut. Nilai batig slot yang dihasilkan
antara tahun 1830 hingga tahun 1870 dan disalurkan ke
Negeri Belanda adalah 850 juta gulden. Kalau ini
dihitung dengan harga indeks tahun 1992, jumlahnya
mencapai 15,4 milyar gulden. Sedangkan jumlah total
bantuan Belanda (berupa pinjaman dan sumbangan) antara
tahun 1966 hingga tahun 1992 kurang lebih adalah 6,3
milyar gulden (Pronk tidak mengelak kemungkinan adanya
selisih dalam perhitungannya) .

Selanjutnya Annemarie ingin mengetahui berapa kira-kira
keuntungan perusahaan negeri/swasta Belanda di Hindia
Belanda antara tahun 1877, tahun 1990, hingga tahun
1942. Namun, pertanyaan itu belum sempat terjawab
sampai sekarang. Sementara dia hanya bisa
memperkirakan, jika dari jumlah batig slot yang 15,4
milyar dipotong 6,3 milyar, maka sisa yang masih harus
dibayar jika dibulatkan adalah 10 milyar gulden.

Andaikata jumlah yang sempat dibayar dalam KMB sekitar
4 milyar gulden ikut dihitung, maka jumlahnya bisa
lebih dari 15 milyar. Apakah batig slot yang disebut
Pronk itu sudah mencakup laba perdagangan candu yang
dicantumkan van Vugt dalam bukunya?

Hal-hal tersebut di atas tidak urung akan disinggung
pula sebagai konsekuensi permintaan maaf yang telah
diutarakan PM Wim Kok beberapa bulan lalu. Hubungan
Belanda-Indonesia akan memasuki babak baru apabila
momentumnya dimanfaatkan secara bijaksana oleh kedua
belah pihak, yang dapat membuka cakrawala hubungan yang
terbuka dan sejajar. Untuk itu diperlukan transparansi,
kejujuran dan keberanian menyikapi masa lalu. (Denny
Sutoyo-Gerberding, koresponden Kompas di Den Haag,
Belanda)

Free Hit Counters
Free CounterLocations of visitors to this page

Thursday, July 29, 2010

The Disappearing Intellectual in the Age of Economic Darwinism

by Henry A Giroux
We live at a time that might be appropriately called the age of the disappearing intellectual, a disappearance that marks with disgrace a particularly dangerous period in American history. While there are plenty of talking heads spewing lies, insults and nonsense in the various media, it would be wrong to suggest that these right-wing populist are intellectuals. They are neither knowledgeable nor self-reflective, but largely ideological hacks catering to the worst impulses in American society. Some obvious examples would include John Stossel calling for the repeal of that "section of the 1964 Civil Rights Act that bans discrimination in public places."[1] And, of course, there are the more famous corporate-owned talking heads such as Glenn Beck, Charles Krauthammer, Bill O'Reilly and Rush Limbaugh, all of whom trade in reactionary world views, ignorance, ideological travesties and outlandish misrepresentations - all the while wrapping themselves in the populist creed of speaking for everyday Americans.

In a media scape and public sphere that view criticism, dialog and thoughtfulness as a liability, such anti-intellectuals abound, providing commentaries that are nativist, racist, reactionary and morally repugnant. But the premium put on ignorance and the disdain for critical intellectuals is not monopolized by the dominant media, it appears to have become one of the few criteria left for largely wealthy individuals to qualify for public office. One typical example is Minnesota Congresswoman Michele Bachmann, who throws out inanities such as labeling the Obama administration a "gangster government."[2] Bachmann refuses to take critical questions from the press because she claims that they unfairly focus on her language. She has a point. After all, it might be difficult to support statements such as the claim that "the US government used the census information to round up the Japanese [Americans] and put them in concentration camps."[3] Another typical example can be found in Congressman Joe Barton's apology to BP for having to pay for damages to the government stemming from its disastrous oil spill.

This "upscaling of ignorance"[4] gets worse. Richard Cohen, writing in The Washington Post about Sen. Michael Bennett, was shocked to discover that he was actually well-educated and smart but had to hide his qualifications in his primary campaign so as to not undermine his chance of being re-elected. Cohen concludes that in politics, "We have come to value ignorance."[5] He further argues that the notion that a politician should actually know something about domestic and foreign affairs is now considered a liability. He writes:

[W]e now have politicians who lack a child's knowledge of government. In Nevada, Sharron Angle has won the GOP Senate nomination espousing phasing out Social Security and repealing the income tax as well as abolishing that durable conservative target, the Education Department. Similarly, in Connecticut, Linda McMahon, a former pro wrestling tycoon, is running commercials so adamantly anti-Washington you would think she's an anarchist. In Arizona Andy Goss, a Republican congressional candidate, suggests requiring all members of Congress to live in a barracks. This might be tough on wives, children and the odd cocker spaniel, but what the hell. Nowadays, all ideas are equal.[6]

The embrace of a type of rabid individualism, anti-intellectualism and political illiteracy is also at work in the Tea Party movement. As social protections disappear, jobs are lost, uncertainty grows and insecurity prevails, Tea Party members express anger over a weakened social state that represents one of the few institutions capable of providing the capital, policies and safety nets necessary to protect those who have been shaken by the economic recession. And, yet, in light of what Bob Herbert calls "the most painful evidence imaginable of the failure of laissez-faire economics and the destructive force of the alliance of big business and government against the interests of ordinary Americans,"[7] the Tea Party movement wants to abolish government and expand even more the deregulated capitalism that has unsettled the lives of so many of its members. Ignorance prevails around both the movement's policy recommendations and its often racist protest against "the election of a "foreign born' - African-American to the presidency." As J. M. Bernstein pointed out in a New York Times opinion piece:

When it comes to the Tea Party's concrete policy proposals, things get fuzzier and more contradictory: keep the government out of health care, but leave Medicare alone; balance the budget, but don't raise taxes; let individuals take care of themselves, but leave Social Security alone; and, of course, the paradoxical demand not to support Wall Street, to let the hard-working producers of wealth get on with it without regulation and government stimulus, but also to make sure the banks can lend to small businesses and responsible homeowners in a stable but growing economy.[8]

As the belief in the libertarian agent, free of all dependencies and social responsibilities blows up in the face of the current economic meltdown, anger replaces critique and ignorance informs politics. Bernstein thinks that members of the Tea Party are angry because they have been jolted into recognizing how fragile their so-called individual freedom actually is and that it is the government that is somehow responsible for making them feel so vulnerable. Maybe so, but there is also something else at work here, less metaphysical and more pedagogical - a kind of intellectual vacuum produced at different levels of American society that cultivates ignorance, limits choices, legitimizes political illiteracy and promotes violence.

Another version of anti-intellectualism prevails in universities where students are urged by some conservative groups to spy on their professors to make sure they do not say anything that might actually get students to think critically about their beliefs. At the same time, faculty are being relegated to nontenured positions and because of the lack of tenure, which offers some guarantees, are afraid to say controversial things inside and outside the classroom for fear of being fired.[9] Moreover, as the university becomes more corporatized, intellectual and critical thought is transformed into a commodity to be sold to the highest bidder. I am not suggesting that so called professed intellectuals are not influencing policy, appearing in the media or teaching in the universities, but that these are not critical intellectuals. On the contrary, they are accommodating ideologues, content to bask in the politics of conformity and the rewards of official power. Underlying this drift toward the disappearing critical intellectual and the erasure of substantive critique is a regime of economic Darwinism in which a culture of ignorance serves to both depoliticize the larger public while simultaneously producing individual and collective subjects necessary and willing to participate in their own oppression. The cheerful robot is not simply an opprobrium for ignorance, it is a metaphor for the systemic construction in American society of a new mode of depoliticized and thoughtless form of agency.

With the advent of neoliberalism, or what some call free-market fundamentalism, we have witnessed the production and widespread adoption throughout society of what I want to call the politics of economic Darwinism. As a theater of cruelty and a mode of public pedagogy, economic Darwinism undermines all forms of solidarity while simultaneously promoting the logic of unrestricted individual responsibility. But there is more at stake here than an unchecked ideology of privatization.[10] For example, as the welfare state is dismantled, it is being replaced by the harsh realities of the punishing state as social problems are increasingly criminalized and social protections are either eliminated or fatally weakened. The harsh values of this new social order can be seen in the increasing incarceration of young people, the modeling of public schools after prisons and state policies that bail out investment bankers, but leave the middle and working classes in a state of poverty, despair and insecurity. But it can also be seen in the practice of socialism for the rich. This is a practice in which government supports for the poor, unemployed, sick and elderly are derided because they either contribute to an increase in the growing deficit or they undermine the market-driven notion of individual responsibility. And yet, the same critics defend, without irony, government support for the rich, the bankers, the permanent war economy, or any number of subsidies for corporations as essential to the life of the nation, which is simply an argument that benefits the rich and powerful and legitimates the deregulated wild west of casino capitalism.

Of course, this form of economic Darwinism is not enforced simply through the use of the police and other repressive apparatuses; it is endlessly reproduced through the cultural apparatuses of the new and old media, public and higher education, as well as through the thousands of messages and narratives we are exposed to daily in multiple commercial spheres. In this discourse, the economic order is either sanctioned by God or exists simply as an extension of nature. In other words, the tyranny and suffering that is produced through the neoliberal theater of cruelty is unquestionable, as unmovable as an urban skyscraper. Long-term investments are now replaced by short-term gains and profits, while compassion is viewed as a weakness and democratic public values are scorned because they subordinate market considerations to the common good. Morality in this instance becomes painless, stripped of any obligations to the other. As the language of privatization, deregulation and commodification replaces the discourse of the public good, all things public, including public schools, libraries and public services, are viewed either as a drain on the market or as a pathology. At the same time, inequality in wealth and income expands and spreads like a toxin through everyday life, poisoning democracy and relegating more and more individuals to a growing army of disposable human waste.[11]

The giant oil spill in the Gulf is rarely viewed as part of a much broader systemic crisis of democracy. Instead, it is treated as an unfortunate disaster caused by corporate greed or negligence. Celebrity culture puts much of the population in a moral coma and perpetual state of ignorance. Coupled with a pedagogy of economic Darwinism that is spewed out daily in the mainstream media, large segments of the population are prevented from connecting the dots between their own personal troubles and larger social problems. In this case, the larger structural elements of a corrupt economic system disappear, while the suffering and hardship continues and the bankers and other members of the financial criminal class run to the banks to deposit their obscene bonuses.

Under such circumstances, to paraphrase C. W. Mills, we are seeing the breakdown of democracy, the disappearance of critical thought and "the collapse of those public spheres which offer a sense of critical agency and social imagination."[12] Since the 1970s, we have witnessed the forces of market fundamentalism strip education of its public values, critical content and civic responsibilities as part of its broader goal of creating new subjects wedded to the logic of privatization, efficiency, flexibility, consumerism and the destruction of the social state. Tied largely to instrumental purposes and measurable paradigms, many institutions of higher education are now committed almost exclusively to economic growth, instrumental rationality and preparing students for the workforce.

The question of what kind of education is needed for students to be informed and active citizens is rarely asked.[13] Hence, it not surprising, for example, to read that "Thomas College, a liberal arts college in Maine, advertises itself as Home of the Guaranteed Job!"[14] Faculty within this discourse are defined largely as a subaltern class of low-skilled entrepreneurs, removed from the powers of governance and subordinated to the policies, values and practices within a market model of the university.[15] Within both higher education and the educational force of the broader cultural apparatus - with its networks of knowledge production in the old and new media - we are witnessing the emergence and dominance of a form of a powerful and ruthless, if not destructive, market-driven notion of governance, teaching, learning, freedom, agency and responsibility. Such modes of education do not foster a sense of organized responsibility central to a democracy. Instead, they foster what might be called a sense of organized irresponsibility - a practice that underlies the economic Darwinism, public pedagogy and corruption at the heart of both the current recession and American politics.

The anti-democratic values that drive free-market fundamentalism are embodied in policies now attempting to shape diverse levels of higher education all over the globe. The script has now become overly familiar and more and more taken for granted, especially in the United States and increasingly in Canada. Shaping the neoliberal framing of public and higher education is a corporate-based ideology that embraces standardizing the curriculum, supporting top-down management, implementing more courses that promote business values and reducing all levels of education to job training sites. For example, one university is offering a master's degree to students who commit to starting a high-tech company while another allows career officers to teach capstone research seminars in the humanities. In one of these classes, the students were asked to "develop a 30-second commercial on their 'personal brand.'"[16]

The demise of democracy is now matched by the disappearance of vital public spheres and the exhaustion of intellectuals. Instead of critical and public intellectuals, faculty are increasingly defined less as intellectuals than as technicians, specialist and grant writers. Nor is there any attempt to legitimate higher education as a fundamental sphere for creating the agents necessary for an aspiring democracy. In fact, the commitment to democracy is beleaguered, viewed less as a crucial educational investment than as a distraction that gets in the way of connecting knowledge and pedagogy to the production of material and human capital. In short, higher education is now being retooled as part of a larger political project to bring it in tune with the authority and values fostering the advance of neoliberalism. I think David Harvey is right in insisting, "the academy is being subjected to neoliberal disciplinary apparatuses of various kinds [while] also becoming a place where neoliberal ideas are being spread."[17]

As a core political and civic institution, higher education rarely appears committed to addressing important social problems. Instead, many have become unapologetic accomplices to corporate values and power and, in doing so, increasingly make social problems either irrelevant or invisible. Steeped in the same market driven values that produced the 2008 global economic recession along with a vast amount of hardships and human suffering in many countries around the globe, higher education mimics the inequalities and hierarchies of power that inform the failed financial behemoths - banks and investment companies in particular - that have become public symbols of greed and corruption. Not only does neoliberalism undermine civic education and public values, confuse education with training, but it also treats knowledge as a product, promoting a neoliberal logic that views schools as malls, students as consumers and faculty as entrepreneurs. Just as democracy appears to be fading in the United States so is the legacy of higher education's faith in and commitment to democracy. As the humanities and liberal arts are downsized, privatized and commodified, higher education finds itself caught in the paradox of claiming to invest in the future of young people while offering them few intellectual, civic and moral supports.

Higher education has a responsibility not only to search for the truth regardless of where it may lead, but also to educate students to make authority and power politically and morally accountable. Though questions regarding whether the university should serve strictly public rather than private interests no longer carry the weight of forceful criticism they did in the past, such questions are still crucial in addressing the purpose of higher education and what it might mean to imagine the university's full participation in public life as the protector and promoter of democratic values.

What needs to be understood is that higher education may be one of the few institutions we have left in the United States where knowledge, values and learning offer a glimpse of the promise of education for nurturing public values, critical hope and a sense of civic responsibility. It may be the case that everyday life is increasingly organized around market principles; but confusing a market-determined society with democracy hollows out the legacy of higher education, whose deepest roots are moral, not commercial. This is a particularly important insight in a society where the free circulation of ideas are not only being replaced by ideas managed by the dominant media, but where critical ideas are increasingly viewed or dismissed as banal, if not reactionary.

But there is more at stake than simply the death of critical thought, there is also the powerful influence of celebrity culture and the commodification of culture, both of which now create a powerful form of mass illiteracy that increasingly dominates all aspects of the wider cultural educational apparatus. But mass illiteracy does more than undermine critical thought and depoliticize the public; it also becomes complicit with the suppression of dissent. Intellectuals who engage in dissent or a culture of questioning are often dismissed as either irrelevant, extremist, or un-American.

Anti-public intellectuals now dominate the larger cultural landscape, funded largely by right-wing institutes, eager to legitimate the worst forms of oppression as they nod, smile, speak in sound bites and willingly display their brand of moral cowardice. At the same time, there are too few critical academics willing to defend higher education for its role in providing a supportive and sustainable culture in which a vibrant critical democracy can flourish.

As potential democratic public spheres, institutions of higher education are especially important at a time when any space that produces "critical thinkers capable of putting existing institutions into question" is under siege by powerful economic, military, and political interests.[18] The increasing disappearance of any viable public sphere coupled with the reduction of the university to an outpost of business culture represents a serious political and pedagogical concern that should not be lost on either academics or those concerned about the purpose and meaning of higher education, if not the fate of democracy itself.

Democracy places civic demands upon its citizens and such demands point to the necessity of an education that is broad-based, critical and supportive of meaningful civic values, participation in self-governance and democratic leadership. Only through such a formative and critical educational culture can students learn how to become individual and social agents, rather than merely disengaged spectators, able both to think otherwise and to act upon civic commitments that "necessitate a reordering of basic power arrangements" fundamental to promoting the common good and producing a meaningful democracy. The current neoliberal regime that is wreaking havoc on the planet and the lives of millions cannot be addressed by future generations unless they have the capacities, knowledge, skills and motivation to think critically and act courageously. This means giving them the knowledge and skills to make power visible and politics an important sphere of individual and collective struggle.

One measure of the degree to which higher education has lost its moral compass can be viewed in the ways in which it disavows any relationship between equity and excellence, eschews the discourse of democracy and reduces its commitment to learning to the stripped down goals of either preparing students for the workforce or teaching them the virtues of measurable utility. While such objectives are not without merit, they have little to say about the role that higher education might play in influencing the fate of future citizens and the state of democracy itself, nor do they say much about what it means for faculty to be more than technicians or hermetic scholars.

In addition to promoting measurable skills and educating students to be competitive in the marketplace, academics are also required to speak a kind of truth, but as Stuart Hall points out, "maybe not truth with a capital T, but ... some kind of truth, the best truth they know or can discover [and] to speak that truth to power."[19] Implicit in Hall's statement is an awareness that to speak truth to power is not a temporary and unfortunate lapse into politics on the part of academics: it is central to opposing all those modes of ignorance, whether they are market-based or rooted in other fundamentalist ideologies, that make judgments difficult and democracy dysfunctional.

In my view, academics have not only a moral and pedagogical responsibility to unsettle and oppose all orthodoxies, to make problematic the commonsense assumptions that often shape students' lives and their understanding of the world, but also to energize them to come to terms with their own power as individual and social agents. Higher education, in this instance, as Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Stanley Aronowitz, and other intellectuals have reminded us, cannot be removed from the hard realities of those political, economic and social forces that both support it and consistently, though in diverse ways, attempt to shape its sense of mission and purpose.[20] Politics is not alien to higher education, but central to comprehending the institutional, economic, ideological and social forces that give it meaning and direction. Politics also references the outgrowth of historical conflicts that mark higher education as an important site of struggle. Rather than the scourge of either education or academic research, politics is a primary register of their complex relation to matters of power, ideology, freedom, justice and democracy.

Talking heads who proclaim that politics have no place in the classroom can as Jacques Ranciere points out "look forward to the time when politics will be over and they can at last get on with political business undisturbed," especially as it pertains to the political landscape of the university.[21] In this discourse, education as a fundamental basis for engaged citizenship, like politics itself, becomes a temporary irritant to be quickly removed from the hallowed halls of academia. In this stillborn conception of academic labor, faculty and students are scrubbed clean of any illusions about connecting what they learn to a world "strewn with ruin, waste and human suffering."[22]

As considerations of power, politics, critique and social responsibility are removed from the university, balanced judgment becomes code, as the famous sociologist C. Wright. Mills points out, for "surface views which rest upon the homogeneous absence of imagination and the passive avoidance of reflection. A ... vague point of equilibrium between platitudes."[23] Under such circumstances, the university and the intellectuals that inhabit it disassociate higher education from larger public issues, remove themselves from the task of translating private troubles into social problems and undermine the production of those public values that nourish a democracy. Needless to say, pedagogy is always political by virtue of the ways in which power is used to shape various elements of classroom identities, desires, values and social relations, but that is different from being an act of indoctrination. Writing about the role of the social sciences, Mills had a lot to say about public intellectuals in the academy and, in fact, directly addressed the argument that such intellectuals had no right to try to save the world. He writes:

I do not believe that social science will 'save the world' although I see nothing at all wrong with 'trying to save the -world' - a phrase which I take here to mean the avoidance of war and the re-arrangement of human affairs in accordance with the ideals of human freedom and reason. Such knowledge as I have leads me to embrace rather pessimistic estimates of the chances. But even if that is where we now stand, still we must ask: if there are any ways out of the crises of our period by means of intellect, is it not up to the social scientist to state them? ... It is on the level of human awareness that virtually all solutions to the great problems must now lie.[24]

A large number of faculty exist in specialized academic bubbles cut off from both the larger public and the important issues that impact society. While extending the boundaries of specialized scholarship is important, it is no excuse for faculty to become complicit in the transformation of the university into an adjunct of corporate and military power. Too many academics have become incapable of defending higher education as a vital public sphere and unwilling to challenge those spheres of induced mass cultural illiteracy and firewalls of jargon that doom critically engaged thought, complex ideas and serious writing for the public to extinction. Without their intervention as engaged intellectuals, the university defaults on its role as a democratic public sphere capable of educating an informed public, a culture of questioning and the development of a critical formative culture connected to the need, as Cornelius Castoriadis puts it, "to create citizens who are critical thinkers capable of putting existing institutions into question so that democracy again becomes society's movement."[25]

For education to be civic, critical and democratic rather than privatized, militarized and commodified, educators must take seriously John Dewey's notion that democracy is a "way of life" that must be constantly nurtured and defended.[26] Democracy is not a marketable commodity[27] and neither are the political, economic and social conditions that make it possible. If academics believe that the university is a space for and about democracy, they need to profess more, not less, about eliminating inequality in the university, supporting academic freedom, preventing the exploitation of faculty, supporting shared modes of governance, rejecting modes of research that devalue the public good and refuse to treat students as merely consumers. Academics have a distinct and unique obligation, if not political and ethical responsibility, to make learning relevant to the imperatives of a discipline, scholarly method, or research specialization. But more importantly, academics as engaged scholars can further the activation of knowledge, passion, values and hope in the service of forms of agency that are crucial to sustaining a democracy in which higher education plays an important civic, critical and pedagogical role. If democracy is a way of life that demands a formative culture, educators can play a pivotal role in creating forms of pedagogy and research that enable young people to think critically, exercise judgment, engage in spirited debate and create those public spaces that constitute "the very essence of political life."[28]

Economic Darwinism shapes more than economies; it also produces ideas, values, power, morality and regimes of truth. Most importantly, regardless of its arrogance, it has to legitimate its power and theater of cruelty. Challenging its modes of legitimation and misrepresentations at the point of production is precisely an important task and mode of politics that should be addressed by critical intellectuals. Central ideological issues pushed by the advocates of neoliberalism extending from the myth of free markets, free trade, the limitless power of individual responsibility, the evils of the welfare state, the necessity of low taxes, the economic benefits of a permanent war economy, deregulation, privatization and commodification, along with the danger of giving the government any sense of public responsibility should be challenged head on in numerous venues by critical intellectuals.

As David Harvey points out, academics have a "crucial role to play in trying to resist the neoliberalization of the academy, which is largely about organizing within the academy ... creating spaces within the academy, where things could be said, written, discussed and ideas promulgated. Right now those spaces are more under threat then they have been in many years."[29] All the more reason for academics to view the academy as a viable sphere worth struggling over. Intellectuals outside of the academy can also work to use their specific skills at various points of production to raise consciousness and the level of intellectual discourse in the spirit of creating agents capable of challenging and seeing beyond the existing neoliberal mode of economic Darwinism. Such actions not only help intellectuals to engage in self-critical reflection, play a viable role in creating the conditions for emergent critical public spheres, but they also contribute to a formative culture of change that enables the development of a broad anti-capitalist movement.

What Harvey is rightfully suggesting is that academics can do more than "teach the conflicts" and provide the conditions that enable young people to speak truth to power. They can also organize within the academy to prevent the ongoing militarization and neoliberalization of higher education. They can work together with staff, students, part-time faculty, and other interested parties to form unions, embrace a notion of democratic governance and help to position the university as public sphere that can become a vital resource in which people can think, engage in critical dialog, organize and connect to a broader public and movements eager for economic and social transformation. Academics can work to develop diverse intellectual institutes, sites and organizations both within and outside of North America to contest the right-wing media machine and its army of anti-public intellectuals. Intellectuals trade in ideas, help to raise consciousness and are crucial to offering new coordinates for how to think about freedom, justice, equality, sustainability and the elimination of human suffering.

Jacques Ranciere is informative here in his call for intellectuals to engage in a form of dissensus, which he defines as an attempt to modify the coordinates of the visible and ways of perceiving experience. Dissensus is an attempt "to loosen the bonds that enclose spectacles within a form of visibility.... within the machine that makes the "state of things" seem evident, unquestionable."[30] Ideas matter not only because they can promote self-reflection, but because they can reconstitute our sense of agency, imagination, hope and possibility. And it is precisely in their ability to extend the reach and understanding of how ideas, power and politics work not simply in the interest of domination, but also critical hope and collective struggle that the importance of ideas and the role of intellectuals matter in such dark times.

As the commercial machinery and repressive apparatuses run by the neoliberal and right-wing zombies undermine public space and condemn more and more people to the status of disposable populations, it is all the more crucial that academics, artists, and other intellectuals mobilize their resources in order to fight the loss of vision and the exhaustion of politics that has paralyzed American society for decades. As stated in the manifesto from "Left Turn," the key here is to "link struggles that have for decades been seen as discrete, with a broad anti-capitalist project whose objective is the radical transformation of economic, political, personal and social relations."[31]

It is precisely over the creation of alternative democratic public spheres that such a struggle against neoliberal, economic Darwinism can and should be waged by academics, intellectuals, artists, and other cultural workers. Higher education, labor unions, the alternative media and progressive social movements offer important sites for academics and other intellectuals to form alliances, reach out to a broader public and align with larger social movements. Critical intellectuals must do whatever they can to nurture formative critical cultures and social movements that can dream beyond the "mad-agency that is power in a new form, death-in-life."[32] At the same time, they must challenge all aspects of the neoliberal disciplinary apparatus - from its institutions of power to its pedagogical modes of rationality - in order to make its politics, pedagogy and hidden registers of power visible. Only then will the struggle for the renewal of peace and justice become possible.

Footnotes:

1. Danila Perdomo, "Is John Stossel More Dangerous Than Glenn Beck," Alternet (July 3, 2010). Online here.
2. Michael Leahy, "Michele Bachmann is Cool to Mainstream Media, and an Increasingly Hot Property," The Washington Post (June 4, 2010), p. CO1.
3. Ibid.
4. The term upscaling of ignorance was posted to my Facebook page by David Ayers.
5. Richard Cohen, "When Politics Goes primitive," The Washington Post (July 6, 2010), p. A13.
6. Ibid.
7. J. M. Bernstein, "The Very Angry Tea Party," New York Times (June 13, 2010). Online here.
8. Ibid.
9. Robin Wilson, "Tenure, RIP: What the Vanishing Status Means for the Future of Higher Education," The Chronicle of Higher Education (July 4, 2010. Online here.
10. Zygmunt Bauman, "The Art of Life," (London: Polity Press, 2008), p. 88
11. On the pernicious effects of inequality in American society, see Tony Judt, "Ill Fares the Land," (New York: Penguin Press, 2010). Also see, Göran Therborn, "The Killing Fields of Inequality," Open Democracy (April 6, 2009). Online here.
12. C. Wright Mills, "The Politics of Truth: Selected Writings of C. Wright Mills," (New York: Oxford University Press, 2008), p. 200.
13. Stanley Aronowitz, "Against Schooling: Education and Social Class," (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2008), p. xii.
14. Kate Zernike, "Making College 'Relevant'," The New York Times, (January 3, 2010), p. ED16.
15. While this critique has been made by many critics, it has also been made recently by the president of Harvard University. See Drew Gilpin Faust, "The University's Crisis of Purpose," The New York Times, (September 6, 2009). Online here.
16. Kate Zernike, "Making College 'Relevant'," P. ED 16.
17. Harvey cited in Stephen Pender, "An Interview with Davidy Harvey," Studies in Social Justice 1:1 (Winter 2007), p. 14.
18. Cornelius Castoriadis, "Democracy as Procedure and democracy as Regime," Constellations 4:1 (1997), p. 5.
19. Stuart Hall, "Epilogue: Through the Prism of an Intellectual Life," in "Brian Meeks, Culture, Politics, Race, and Diaspora: The Thought of Stuart Hall," (Miami: Ian Rundle Publishers, 2007), pp. 289-290.
20. See also Henry A. Giroux and Susan Searls Giroux, "Take Back Higher Education," (New York: Palgrave, 2004).
21. Jacques Ranciere, "On the Shores of Politics," (London: Verso Press, 1995), p. 3.
22. Edward Said, "Humanism and Democratic Criticism," (New York: Columbia University Press, 2004), p. 50.
23. C. Wright Mills, "Culture and Politics: The Fourth Epoch," "The Politics of Truth: Selected Writings of C. Wright Mills," (New York: Oxford University Press, 2008), p. 199.
24. C. Wright Mills, "On Politics," The Sociological Imagination, (New York: Oxford University Press, 2000), p. 193.
25. Cornelius Castoriadis, "Democracy as Procedure and Democracy as Regime," Constellations 4:1 (1997), p. 10.
26. See, especially John Dewey, "The Public and Its Problems," (New York: Swallow Press, 1954).
27. John Keane, "Journalism and Democracy Across Borders," in Geneva Overholser and Kathleen Hall Jamieson, eds. The Press: The Institutions of American Democracy (New York: Oxford University Press, 2005), p. 92-114.
28. See, especially, H. Arendt, "The Origins of Totalitarianism," third edition, revised (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968); and J. Dewey, "Liberalism and Social Action," orig. 1935 (New York: Prometheus Press, 1999).
29. Cited in Stephen Pender, "In Interview with David Harvey," Studies in Social Justice 4:1 (Winter 2007), p.14.
30. Fulvia Carnevale and John Kelsey, "Art of the Possible: An Interview with Jacques Rancière," Artforum, (March 2007), pp. 259-260.
31. Manifesto, "Left Turn: An Open Letter to U.S. Radicals," (New York: The fifteenth Street Manifesto Group, March 2008), p. 6.
32. I have borrowed this term from my colleague David L. Clark.


Henry A. Giroux currently holds the Global TV Network Chair Professorship at McMaster University in the English and Cultural Studies Department. He has taught at Boston University, Miami University of Ohio, and Penn State University. His most recent books include: Youth in a Suspect Society (Palgrave, 2009); Politics After Hope: Obama and the Crisis of Youth, Race, and Democracy (Paradigm, 2010); Hearts of Darkness: Torturing Children in the War on Terror (Paradigm, 2010); and he is working on two new books titled Zombie Politics and Culture in the Age of Casino Capitalism and Education and the Crisis of Public Values, both of which will be published in 2011 by Peter Lang Publishers. Giroux is also a member of Truthout's Board of Directors. His website is www.henryagiroux.com.

Sumber:

http://www.truth-out.org/the-disappearing-intellectual-age-economic-darwinism61287


Free Hit Counters
Free CounterLocations of visitors to this page

Tanah Adat Masyarakat Tapanuli Terancam

Rabu, 28 Juli 2010 | 21:27 WIB
MEDAN, KOMPAS.com - Tanah adat masyarakat Tapanuli terus terancam aktivitas PT Toba Pulp Lestari. Meski telah berdiri sejak 27 tahun lalu, konflik masyarakat lokal dengan perusahaan penghasil bubur kertas tersebut terus terjadi.
Di sisi lain, PT Toba Pulp Lestari (TPL) meminta agar tudingan maupun klaim masyarakat terkait dirambahnya tanah adat ditujukan ke pemerintah selaku pemberi konsesi hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI). TPL juga mengklaim, telah melakukan upaya pelestarian hutan alam dengan tetap membiarkan areal konsesi HPHTI yang dijadikan blok tanaman kehidupan, dibiarkan seperti adanya dan tak diubah dengan tanaman eucalyptus, bahan baku bubur kertas.
Koordinator Divisi Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Saurlin Siagian menuturkan, terdesaknya tanah adat masyarakat Tapanuli oleh aktivitas HPHTI TPL, ikut membuat hutan alam yang tadinya diusahakan oleh masyarakat lokal ikut rusak. Menurut Saurlin, tanah adat masyarakat Tapanuli banyak di antaranya berupa hutan alam dengan nilai konservasi tinggi.
"TPL bertanggung jawab terhadap rusaknya hutan alam yang memiliki nilai konservasi tinggi di sekitar Tapanuli. Selain itu, TPL juga ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem Danau Toba," ujar Saurlin di Medan, Rabu (28/7/2010).
Saurlin mengatakan, dari banyak kasus konflik masyarakat lokal dengan TPL, setidaknya ada empat kasus yang paling menonjol dan masih mengemuka hingga saat ini, yakni penghancuran hutan kemenyan di Kabupaten Humbang Hasundutan, konflik antara Parsadaan Tano Adat Sitakkubak, Aek Lung, Kecamatan Dolong Sanggul, Humbang Hasundutan dengan TPL, konflik tanah adat warga Huta Parlombuan, Desa Tapian Nauli III Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dengan TPL, dan konflik masyarakat Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dengan TPL
Menurut Saurlin, penghancuran hutan kemenyan di Humbang Hasundutan merupakan salah satu kasus yang menonjol. Hutan kemenyan yang telah diusahakan ratusan tahun oleh masyarakat lokal ditebang, karena dinilai masuk ke kawasan HPHTI TPL. Dari sekitar 30.000-an hektar hutan kemenyan di Humbang Hasundutan, kini hanya tersisa 7.400 hektar. "Sekarang hutan tersisa tersebut menjadi habitat hewan langka seperti harimau dan beruang, karena di sekitarnya tak ada yang tersisa. Ini tentu membahayakan karena warga biasa menyadap getah kemenyan di hutan tersebut," kata Saurlin.
Ketua Petani Kemenyan Desa Panduman Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan James Sinambela menuturkan, areal hutan kemenyan yang tersisa itu sekarang ini juga sering mendapat tekanan. Hutan kemenyan yang tersisa sekarang dikelilingi oleh HPH TI-nya TPL, kata James.
Direktur PT TPL Juanda Panjaitan mengatakan, aktivitas TPL sepenuhnya berdasarkan areal konsesi yang diberikan pemerintah. "TPL ini enggak punya tanah, yang punya tanah itu negara. Pemerintah memberikannya kepada kami dalam bentuk konsesi, jadi kalau mau komplain, mestinya bukan ke TPL, tetapi ke pemerintah," kata Juanda.
Juanda menuturkan, TPL selalu merespon secara positif tudingan penyerobotan areal yang diklaim milik masyarakat. Dalam kasus hutan kemenyan di Humbang Hasundutan, menurut Juanda, TPL sudah memberitahu kepada warga, agar menandai tanaman kemenyan yang disadap secara teratur sehingga TPL tidak akan menggantinya menjadi eucalyptus.
Selain itu, Juanda juga mengatakan, ada upaya TPL untuk terus memelihara hutan alam dengan menjadikannya blok tanaman kehidupan. "Kalau sudah jadi blok tanaman kehidupan, kami tak akan mengubahnya sampai kapan pun. Tetapi masyarakat juga jangan sampai menebangnya," ujar Juanda.
Free Hit Counters
Free CounterLocations of visitors to this page

Wednesday, July 07, 2010

Pelanggaran Profesionalisme Kepolisian di Sumut Meningkat

Suara pembaruan, 2010-07-02
[MEDAN] Tiga lembaga organisasi pemerintah (ornop) menilai kasus pelanggaran profesionalisme dan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oknum kepolisian di daerah Sumatera Utara (Sumut) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 yang mengatur tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut terjadi diperkirakan akibat kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Kapolri (Perkap) tersebut. Ketiga lembaga tersebut yakni Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut dan Insides.
Kordinator Advokasi dan Kampanye (Bakumsu) Saurlin Siagian kepada wartawan di Medan, Kamis (1/7) menuturkan, lahirnya Perkap Kapolri tersebut sebenarnya merupakan langkah riil dan positif progres kepolisian di bidang regulasi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang harus berbasis HAM.
Berdasarkan monitoring selama Januari-Juni 2010, dikatakan, tercatat 127 kasus pelanggaran profesionalisme polri di Sumut mencakup profesionalitas 84 kasus, penyalahgunaan wewenang 10 kasus, tindakan kekerasan 14 kasus, terlibat tindak pidana 14 kasus, dan terkait kode etik 5 kasus. “Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalkan dibandingkan Pada Januari-Desember 2007, terjadi pelanggaran total 137 kasus, kemudian tahun 2009 sebanyak 175 kasus,” ujar Direktur Eksekutif InsideS, M Fadly Sudiro menambahkan.

Tiga Aspek
Kordinator Kontras Sumut, Diah Susilowati mengatakan, sebenarnya ada tiga aspek besar yang menjadi faktor kunci reformasi di tubuh Polri. Ketiganya yakni instrumental, mencakup perangkat dari kepolisian, kultural, mencakup implementasi kepolisian yang lepas dari bayangan militerisme, terakhir adalah struktural atau kepemimpinan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumut Komisaris Besar Pol Baharuddin Djafar ketika dikonfirmasi mengaku tidak pernah menepis data yang disampaikan oleh pihak organisasi non pemerintah (ornop) tersebut. [151/141]
sumber:
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=20702

Free Hit Counters
Free CounterLocations of visitors to this page

Thursday, March 18, 2010

Merayakan kehidupan (kematian?)

Dua kata ini bisa sederhana, tetapi bisa sangat rumit. jika ditanya, apa yang anda pilih dari keduanya? Hampir pasti jawabannya yang pertama, merayakan kehidupan, bukan merayakan kematian. Tapi saya ingin sampaikan, bahwa pada kenyataannya orang kebanyakan sesungguhnya merayakan kematian. memilih merayakan kematian daripada kehidupan. Banyak orang rela mati untuk kematian daripada rela hidup untuk kehidupan, mengurusi hal hal yang berhubungan dengan kematian daripada kehidupan. kita telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk berdebat soal kematian atau hal hal yang mati.

Banyak orang yang rela mati untuk membela kematian, sementara jarang orang yang rela mati untuk membela kehidupan sesama saudara kita yang terancam, keberlangsungan dan kelestarian hutan, keberlangsungan dan kelestarian sungai, kelestarian laut, dan sebagainya.

banyak orang yang memilih membela nilai nilai yang sudah mati, daripada membela kehidupan. membela ideology yang sudah mati, tetapi menafikan kehidupan. kebanyakan orang begitu kering dengan kehidupan, tetapi kaya dengan kematian

saya sering mengamati halaman-halaman rumah disekeliling saya. ternyata kebanyakan memilih mematikan segala kehidupan dengan cara mencor halaman dengan semen supaya rumput tidak tumbuh lagi. inilah cinta atas kematian itu. tidak mau melihat rumput tumbuh, atau bunga tumbuh didepan rumah. akibatnya adalah tanah tidak bisa menyerap air dan menimbulkan banjir.

Banyak orang rela mati untuk membela agama(saya tidak menyebut Tuhan telah mati atau hidup), tetapi tidak banyak orang yang rela mati untuk membela anak anak terlantar yang masih hidup, membela anak jalanan yang masih hidup, membela orang yang kelaparan yang hampir mati (masih hidup), dan membela orang orang miskin yang jelas jelas masih hidup di depan mata.

Sebentar lagi kita hanya bisa menyaksikan patung harimau, patung gajah, patung gorilla, patung singa, replika danau toba, danau toba bisa tinggal peta saja, kematian-kematian baru, karena kita lebih suka memilih patung kematian itu daripada kehidupan mereka.

sering saya juga terjerumus…membela kematian..ketika dipersimpangan jalanan ada seorang ibu menggendong bayi, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sedang meminta-minta. saya bilang sama istri saya yang berusaha mencari recehan, tidak usah dikasih, nanti jadi terbiasa, lagian seharusnya itu tanggung jawab negara. tetapi istri saya menjawab, sudah, dikasih saja, mau gimana lagi, dia sudah mau mati, kok masih sempat mikirin ini itu. dalam hati kemudian aku berfikir, oh iya, istriku benar juga. situasional.

banyak juga orang yang fikirannya dihantui oleh bayangan bayangan yang sesungguhnya fatamorgana dan mati, sementara kehidupan didepan matanya ditepiskan.

Dalam dialog terakhir di film the last samurai, terjadi percakapan antara Kaisar dengan Nathan Algren (Tom Cruise), tentang kematian sang ‘the last samurai’. Kaisar, dengan mata berkaca-kaca bertanya kepada Nathan, “Ceritakanlah kepadaku bagaimana dia mati”. Nathan menjawab,”Saya tidak akan menceritakan kepadamu bagaimana dia mati, tetapi bagaimana dia hidup”. I belive in life before death. saurlin siagian, maret 2010

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Tuesday, February 02, 2010

Sukarno, Arsene Wenger, dan Kaum Muda

berikan 10 pemuda, aku akan mengguncang dunia, kata sukarno. arsene bilang, to sell every year and to buy less expensive young players.

hasilnya, ahmad sukarno menjadi icon kaum muda hingga saat ini, serta buku DBRnya menjadi kitab suci bagi jutaan kaum muda khususnya kaum GMNIers. hasil kerja profesor wenger: sejak beberapa tahun yang lalu arsenal menjadi klub yang surplus, sementara the others big four selalu merugi hingga saat ini. padahal baru saja klub ini membangun stadion termegah di inggris: stadion emirates.

kemiripan keduanya saya lihat diwatak kollektivitas yang dimilikinya. jika sukarno gandrung dengan sosialisme kerakyatan, maka wenger menerapkan gaji yang tidak terlalu timpang diantara pemain, serta menerapkan pola permainan kolektif dilapangan. hasilnya, dengan biaya kecil untuk belanja pemain, arsenal tetap menjadi klub yang selalu menebar peluru ketakutan terhadap mu, chelsea, dan liverpool.

saya percaya dengan sukarno: kaum muda harus menjadi pusat perhatian kita semua. kalau anda masih lajang, tetaplah melajang, supaya perhatianmu lebih total terhadap bangsa ini ( ini lelucon heheee, ngga ada hubungan melajang dengan kaum muda). saya senang nonton arsenal karena suka melihat wajah2 culun pemainnya yang banyak berumur belasan tahun, atau dibawah 25 th. tetapi ditengah kemudaan mereka, klub besar sering kalah dibuatnya. tidak terlalu peduli menang kalah, permainan mereka benar-benar menghibur. nanti malam arsenal lawan mu, selamat menonton.
feb 2010
Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Friday, January 01, 2010

Copenhagen Delivers Non-Binding Agreement

The U.S., China, India, Brazil and South Africa have reached a “meaningful agreement” for combating climate change, The Wall Street Journal reports. But an administration official said the non-binding deal was not sufficient to combat climate change.

Under the agreement, each country will list the actions it will take to cut greenhouses gases by specific amounts, AP reports.

The deal sets a cap on worldwide temperature increases at no more than 2 degrees, but contains no binding emissions standards, Politico reports.

The pact includes an agreement to put off until next month a decision on targets for reducing carbon emissions by 2020, AFP reports.

A mechanism will also be put in place to direct money to help developing nations cope with the affects of climate change. Reuters quotes French President Nicolas Sarkozy as saying that “all countries” had signed up to provide developing nations with $100 billion a year in aid by 2020.

The AFP reports that the U.S. will contribute 3.6 billion dollars in climate funds for poorer nations in the 2010-2012 period ,Japan will contribute 11 billion dollars over the three-year period and the European Union 10.6 billion.

Even though the deal was reached, USAToday points out there are still many things up in the air. For example, many of the actual leaders, including Obama, won’t be around to sign the agreement.

The agreement came just a short while after Gordon Brown disclosed that world leaders in Copenhagen were drawing up a “Plan B” for an international agreement on climate change that excludes China, The Telegraph reports.

see: http://www.environmentalleader.com/2009/12/18/copenhagen-delivers-non-binding-agreement/

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Wednesday, December 30, 2009

selamat jalan Gus

hari ini, rabu 30 desember 2009, sekitar jam 18, KH Abdurrahman wahid menghembuskan nafasnya yang terakhir di RSCM Jakarta. seorang sahabat mengirim sms duka cita ini dari jombang, ketika saya sedang makan di lesehan sekitar cikini, tidak terlalu jauh dari rscm. kemudian menit itu juga saya dan beberapa teman meluncur ke arah mantraman. disitulah kelihatan dengan jelas siapa Gusdur. Massa spontan berkumpul dan memenuhi jalan jalan. selamat jalan, bapak penjaga peradaban.

saurlin.

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Friday, September 18, 2009

Stop Kejahatan Kultural dan Ekologis di Pandumaan dan Siputuhuta

Petani kemenyan di desa Pandumaan dan Sipituhuta, menemukan fakta lanjutan penebangan kemenyan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Bahkan lebih dari itu, penebangan sudah masuk jauh (encroaching) ke lahan adat milik desa Pandumaan dan Sipituhuta. TPL pertama kali membabat hutan di tombak Simataniari dan Huta Godung kecamatan Parlilitan, sebelah barat Kecamatan Pollung. Proses pembabatan hutan berlangsung dengan mulus karena protes petani kemenyan Parlilitan dapat diredam. Penebangan kemenyan secara massal pun berlanjut merambah wilayah hutan Lombang Nabagas, Tombak Sipiturura dan Dolok Ginjang. ”Dari 4.100 Ha hutan kemenyan, sekitar 300 ha telah diambil,” jelas Saur Tumiur Situmorang dari Bakumsu.

Terjadinya penebangan pohon kemenyan di Lombang Nabagas, membuat ratusan warga Pandumaan dan Sipituhuta melakukan protes dan perlawanan. Sebagian tumpukan kayu yang ada di lahan mereka yakni Lombang Nabagas dibakar, supaya tidak dibawa oleh PT. TPL, sementara peralatan berupa cinsaw ditahan oleh warga dengan persetujuan pihak PT. TPL, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandumaan.

Perampasan Lahan dan Kriminalisasi Perjuangan Rakyat
Adalah PT. Toba Pulp Lestari—sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Dalam tiap wilayah operasinya kerap melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat sekitar, termasuk di Humbang Hasundutan. Dalam beberapa hari saja TPL telah menebang hutan kemenyan seluas 300 hektar. Padahal, 100% keluarga di sini menggantungkan hidup dari komoditi kemenyan. Selain itu, TPL juga membangun jalan dari tiap kawasan yang telah dibuka.”Dengan menebangi kemenyan maka TPL telah membunuh kami pelan-pelan,” ujar Haposan Sinambela, warga Pandumaan. Tombak kemenyan diakui masyarakat telah ada dan dilestarikan hingga 13 generasi.

Tindakan sembarangan PT.TPL disikapi masyarakat secara kritis, namun sayangnya upaya perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak, adat lokal dan lingkungan dijegal dengan pola-pola represi dan intimidasi yang lazimnya berlaku di rezim orde baru. Berbekal SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Dinas Kehutanan Sumut Nomor 552.21/0684/IV, tertanggal 29 Januari 2009, perihal Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Toba Pulp Lestari Tahun 2009 TPL berlaku laiknya pemegang tunggal penguasaan hutan di wilayah eksplorasi dan sekitarnya. Alas hukum menangkap seseorang, seharusnya memakai undang-undang, bukan SK atau surat keputusan,”Ungkap Gindo Nadapdap, SH, Direktur KPS.

Hentikan Operasi TPL di Hutan Kemenyan milik desa Pandumaan dan Sipituhuta
Konflik masyarakat adat petani Kemenyan desa Pandumaan dan Sipituhuta versus TPL semakin menajam pasca pertemuan multi pihak Kamis, 27 Agustus 2009. Jumlah tersangka yang sebelumnya hanya 7 orang, bertambah menjadi 13 orang. “Terjadi tiga gelombang kriminalisasi terhadap petani kemenyan. Gelombang pertama Rabu, 15 Juli 2009, sekitar 200 orang aparat polres Humbang Hasundutan datang ke desa, menangkap dan menahan 4 orang warga. Gelombang kedua tanggal 10 agustus 2009 adalah penetapan tersangka baru terhadap 3 orang petani kemenyan, yang disangka ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran. Dua gelombang kriminalisasi ini terjadi karena pengaduan pihak TPL terhadap Polres Humbang. Gelombang ketiga adalah tanggal 28 Agustus 2009, pasca pertemuan multipihak di Bakumsu. Kriminalisasi gelombang ketiga ini sangat bertentangan dengan semangat yang muncul dalam pertemuan multipihak 27 Agustus yakni upaya menghentikan konflik denvan cara masing masing pihak tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lainnya. Tiga gelombang pemidanaan ini menunjukkan kepada siapa kepolisian berpihak, ” Ujar Saurlin Siagian dari Bakumsu.

TPL masih melakukan praktik perambahan hutan dan melanggar nilai dan hak masyarakat lokal. Selain itu, dosa tak terhingga akibat operasi yang menyebabkan kerusakan ekologi di Tapanuli. ”Penebangan pohon diareal penyangga danau Toba menyebabkan penurunan debit air yang di danau Toba drastis,” ujar Tumpak dari Barsdem. Rusaknya hutan akibat penebangan juga ikut memusnahkan habitat binatang di Tapanuli. Seperti yang terjadi tanggal 3 Agustus lampau, dimana beruang masuk desa dan merusak beberapa rumah warga.

“Yang kita saksikan bukan hanya penggundulan hutan, tapi juga proses penghancuran alam kehidupan kita secara brutal,” ujar Sahat Tarida, dari Walhi SU. Tahun ini saja sudah banyak bencana ekologi yang terjadi di Sumatera Utara yang diakibatkan akumulasi kerusakan lingkungan akibat ulah koorporasi. TPL telah beroperasi puluhan tahun dan sama sekali tidak berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, masihkah patut dipertahankan?


Medan, 17 September 2009

SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK PETANI DAN HUTAN KEMENYAN

( KSPPM, WALHI-SU, BAKUMSU, KPS, KONTRAS, LBH MEDAN, YAPIDI, YSKD, PPRM, GMNI, PBHI, UEM, KDAS, AGRA, PETANI KEMENYAN HUMBAHAS, GEMA PRODEM, TAPIAN, KOTIB, SBMI, PADOSMA, BARSDEM, OPPUK, KKP HAM 65)

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Thursday, September 03, 2009

BAU KEMENYAN TERCIUM HERODES

Alkisah sekitar 20 abad yang lalu, dalam buku Alkitab, dikisahkan tentang orang-orang cerdik pandai dari timur yang melihat bintang penanda telah lahirnya seorang anak manusia yang spesial, Isa Al Masih, atau Yesus. Mereka membawa tiga barang berharga sebagai simbol keagungan yang telah lahir itu. Emas, mur, dan kemenyan. Emas dan mur adalah simbol keagungan, dan kemenyan adalah simbol kekudusan dan pengaruh. Orang orang majus itu telah meramalkan kebesaran yang baru lahir itu.

Beberapa saat lamanya, Herodes, sang raja diktator kolonial Romawi, mencium bau kebesaran ini yang menyebar dari mulut ke mulut hingga ke istana. Dimana gerangan bayi yang di ekstrim yang satu, lahir secara tidak wajar dikandang binatang, namun diekstrim yang lain sampai menarik perhatian para ahli perbintangan, karena sebuah bintang terang menjadi penanda lahirnya si bayi. Secara buru-buru dan gegabah, sang diktator membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi berumur dibawah 5 tahun di seluruh negri.

Sungguh mengerikan titah ini. Catatan kependudukan akan membuktikan bahwa terjadi penurunan drastik jumlah penduduk, terputusnya generasi, dan hilangnya hidup ratusan ribu bayi dalam waktu sekejap. Penyelamatan harus segera dilakukan kepada mahkota kerajaan, pangeran “Kemenyan” itu.

Seperti Sang Putra Mahkota yang diburon itu, di Tapanuli, tepatnya Pollung, pohon-pohon ‘mulia’ ini juga sedang dicari-cari untuk dimusnahkan. Sejak Juli lalu lebih dari 300 HA sudah rata dengan tanah. Sisanya, hanya menunggu waktu. Ini adalah pertarungan antara para pecinta kematian, para herodes-herodes jaman ini, dengan para pecinta kehidupan. Pertarungan antara pecinta uang dan pecinta Tuhan. Pertarungan antara Perusahaan perusak kehidupan bersama para algojonya versus masyarakat adat yang hidup dengan harmoni dan alam.

14 orang harus menjadi tersangka untuk mempertahankan tumbuhan titipan Tuhan itu. Mereka akan menjadi saksi sejarah perjuangan mempertahankan kehidupan. Mungkin mereka bisa menjadi tersangka, atau bisa dipenjara, tetapi sejarah akan menceritakan siapa Herodes-Herodes penghisap darah, dan siapa para pembawa kehidupan bagi umat manusia(kng).

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Petani Kemenyan LAWAN Kesewenang-wenangan TPL

“Kami melawanan kesewenang-wenangan ini. Mereka telah menghancurkan tombak haminjon yang diwariskan nenek moyang kami sejak 300 tahun yang lalu. Tidak ada pilihan, kami harus melawan, demi keselamatan dan keberlanjutan generasi kami di Pandumaan dan Sipituhuta, ini dengan mengambil satu satunya mata pencaharian kami, ini artinya adalah pembunuhan pelan-pelan terhadap kami,”Kata Pdt. Haposan Sinambela, salah seorang pejuang petani Kemenyan dari desa Pandumaan. Kersik Sihite menambahkan,”Dengan penghancuran tombak haminjon kami, secara perlahan tapi pasti, kami dipaksa menjadi hatoban (budak) ditanah sendiri”.

Konflik antara masyarakat desa pandumaan dan sipitu huta versus PT. Toba Pulp Lestari telah menjadi issu nasional, yang dipicu oleh aksi PT TPL yang melakukan penebangan yang diduga illegal terhadap tombak kemenyan milik rakyat dan penangkapan terhadap 4 orang petani oleh aparat Polres humbang hasundutan. Upaya dialog yang telah dilakukan berbagai pihak yang peduli dengan persoalan ini, ternyata diingkari oleh PT. TPL. Penebangan pohon kemenyan terus berlanjut.

Petani kemenyan seperti berkejaran dengan waktu. Ketika dialog dimulai, penebangan pohon kemenyan terus berlangsung di hutan. Kepiting dan alat berat lainnya terus melakukan penebangan. Ini artinya pihak TPL tidak menghargai dialog. Teknologi pemotongan kayu tentu tidak sebanding dengan kemampuan petani untuk melakukan pengawasan. Untuk mencapai lokasi tengah hutan dimana TPL melakukan penebangan saja, dibutuhkan 4 jam perjalanan dari desa. “Karena itu, petani kemenyan memutuskan untuk turun kehutan dan melakukan pengusiran terhadap TPL,”kata Lumbangaol.

Tombak kemenyan yang telah diusahai oleh rakyat ratusan tahun lamanya secara mendadak ditebangi oleh PT TPL. Lahan yang ditebangi, hanya dalam beberapa hari saja sudah mencapai ratusan hektar, diikuti dengan pembangunan ruas jalan disetiap lahan yang dibuka. PT. TPL bersikukuh bahwa hutan pohon yang ditebangi tidak termasuk milik masyarakat, dan sudah mendapatkan ijin dari menteri kehutanan. TPL rajin berkampanye, bahwa mereka tidak akan menebangi kemenyan, nyatanya mereka menebangi kemenyan kami,”Ungkap Sinambela.

Kahumas PT. TPL, Chairuddin Pasaribu, dalam dialog di kantor Bakumsu Medan, tanggal 27 Agustus 2009, menyampaikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan sesuai keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No. 493/Kpts-II/1992 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Ir. J.B. Siringoringo di Medan tanggal 29 Januari 2009. Lambertus Siregar, kepala CSR PT. TPL, dalam pertemuan yang sama menyampaikan bahwa kehadiran TPL untuk mensejahterakan masyarakat. “Kami tidak menebangi Kemenyan, malah TPL sudah membudidayakan benih Kemenyan untuk diserahkan kepada petani,”tambahnya.

Pernyataan ini disanggah oleh Sinambela, salah seorang petani kemenyan karena faktanya TPL melakukan penebangan pohon-pohon kemenyan. Pengalaman kami dan nenek moyang kami ratusan tahun membuktikan bahwa kemenyan hanya bisa hidup di hutan berdampingan dengan pohon-pohon yang lain, oleh karena itu penebangan seluruh pepohonan di hutan, dengan sendirinya akan membuat kemenyan punah, “Sanggahnya.

Bagaimanapun, berbagai dialog yang telah diupayakan berkali-kali tidak membuahkan hasil, malah yang terjadi adalah petani kemenyan terus menerus harus was-was, karena setiap waktu, jumlah tersangka bertambah. Hingga laporan ini ditulis, telah terdapat 14 orang tersangka petani kemenyan oleh pihak Polres Humbahas. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Badrodin Haiti kelihatannya langsung melakukan perintah. Ada petunjuk dari kapolda,”Ujar Kasat reskrim Polres Humbahas, AKP Victor Sibarani, seperti dikutip sebuah media nasional.

Bagi polisi dan TPL mereka adalah pelaku pengrusakan, tetapi bagi rakyat Indonesia, mereka akan dikenang sebagai pahlawan. Ke 13 pahlawan dan pejuang petani haminjon itu antara lain adalah James Sinambela, 49 th, Mausin Lumbanbatu, 62 th, Sartono Lumbangaol, 43 th, Medialaham Lumbangaol, 26 th, Urupan Sinambela, 50 tahun, Kersi Sihite, Binner Lumbangaol, Jibbo Sihite, 45 tahun, Anto Nainggolan, 25 tahun, Ama Ritta Sitanggang, 40, Jabonar Munthe,40, Jahot Situmorang, 40 tahun, dan Tipak Nainggolan, 25 tahun.

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Wednesday, September 02, 2009

Mosquito Mystery Explained

Here you go, finally got the most interesting article on 'mosquitos'. am looking for quite long and really curious why mosquitos like me so much.....

king



By SHIRLEY S. WANG

If you're one of those people whom mosquitoes tend to favor, maybe it's because you aren't sufficiently stressed-out.

Insects have very keen powers of smell that direct them to their targets. But for researchers trying to figure out what attracts or repels the pests, sorting through the 300 to 400 distinct chemical odors that the human body produces has proved daunting.


Michael C. Witte
Now scientists at Rothamsted Research in the U.K. have been making headway at understanding why some people can end up with dozens of bites after a backyard barbecue, while others remain unscathed. The researchers have identified a handful of the body's chemical odors—some of which may be related to stress—that are present in significantly larger concentrations in people that the bugs are happier to leave alone. If efforts to synthesize these particular chemicals are successful, the result could be an all-natural mosquito repellent that is more effective and safer than products currently available.

"Mosquitoes fly through an aerial soup of chemicals, but can home in on those that draw them to humans," says James Logan, a researcher at Rothamsted, one of the world's oldest agricultural-research institutions. But when the combination of human odors is wrong, he says, "the mosquito fails to recognize this signal as a potential blood meal."

The phenomenon that some people are more prone to mosquito bites than others is well documented. In the 1990s, chemist Ulrich Bernier, now at the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service, began looking for what he calls the "magic compounds" that attract mosquitoes. His research helped to show that mosquitoes are attracted to humans by blends of common chemicals such as carbon dioxide, released from the skin and by exhaling, and lactic acid, which is present on the skin, especially when we exercise. But none of the known attractant chemicals explained why mosquitoes preferred some people to others.

Rothamsted's Dr. Logan says the answer isn't to be found in attractant chemicals. He and colleagues observed that everyone produces chemicals that mosquitoes like, but those who are unattractive to mosquitoes produce more of certain chemicals that repel them.

Misguided Mosquitoes
"The repellents were what made the difference," says Dr. Logan, who is interested in the study of how animals communicate using smell. These chemicals may cloud or mask the attractive chemicals, or may disable mosquitoes from being able to detect those attractive odors, he suggests.

More From WSJ's Health Coverage

Health Journal: When Winning Isn't Everything
Informed Patient: Power of Fast Response
What's Your Workout: Terrell Owens
More from Health & Wellness
Besides delivering annoying bites, mosquitoes cause hundreds of millions of cases of disease each year. As many as 500 million cases of malaria are contracted globally each year, and more than one million people die from it, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Mosquitoes can also spread West Nile virus, dengue fever, yellow fever and other illnesses.

Currently the most effective repellents on the market often contain a chemical known as DEET, which has been associated in some studies with potential safety concerns, such as cancer and Gulf War syndrome. It also damages materials made of plastic. The federal Environmental Protection Agency has determined that DEET, when used as directed, is safe.

The Rothamsted team set out to get the mosquitoes' viewpoint. The researchers separated human volunteers into two groups—those who were attractive to mosquitoes and those who weren't. They then put each of the volunteers into body-size foil bags for two hours to collect their body odors. Using a machine known as a chromatograph, the scientists were able to separate the chemicals. They then tested each of them to see how the mosquitoes responded. By attaching microelectrodes to the insects' antennae, the researchers could measure the electrical impulses that are generated when mosquitoes recognize a chemical.

Dr. Logan and his team have found only a small number of body chemicals—seven or eight—that were present in significantly different quantities between those people who were attractive to mosquitoes and those who weren't. They then put their findings to the test. For this they used a so-called Y-tube olfactometer that allows mosquitoes to make a choice and fly toward or away from an individual's hand. After applying the chemicals thought to be repellant on the hands of individuals known to be attractive, Dr. Logan found that the bugs either flew in the opposite direction or weren't motivated by the person's smell to fly at all.

The chemicals were then tested to determine their impact on actual biting behavior. Volunteers put their arms in a box containing mosquitoes, one arm coated with repellent chemicals and the other without, to see if the arm without the coating got bitten more.

Significant Repellency
The group's latest paper, published in March in the Journal of Medical Entomology, identified two compounds with "significant repellency." One of the compounds, 6-methyl-5-hepten-2-one, is a skin-derived compound that has the odor of toned-down nail-polish remover, according to George Preti, an organic chemist at the Monell Chemical Senses Center in Philadelphia, who is involved in a separate line of research into insect-biting behavior. The other, identified in the paper as geranylacetone, has a pleasant odor, though there is some question about whether the chemical is formed by the human biochemical process or is picked up in the environment, Dr. Preti says.

Dr. Logan declined to comment about the specific chemicals because of proprietary concerns. He says the findings have been patented and the group is working with a commercial company to develop the compounds into a usable insect repellent. One issue that still needs to be resolved: how to develop a formulation of the repellent chemicals that will stay on the skin, rather than quickly evaporating as they do naturally. The hope is to get a product to market within a year or two, he says.

Some of the chemicals researchers identified are believed to be related to stress, Dr. Logan says. Previous research has shown that these particular chemicals could be converted from certain other molecules and this could be as a result of oxidation in the body at times of stress, he says. However, it's not clear if the chemicals observed by the Rothamsted researchers were created in this way, and research is continuing to answer this and other questions.

Dr. Logan suggests that mosquitoes may deem hosts that emit more of these chemicals to be diseased or injured and "not a good quality blood meal." Proteins in the blood are necessary for female mosquitoes to produce fertile eggs, and Dr. Logan says it might be evolutionarily advantageous for mosquitoes to detect and avoid such people.

Other Research
Other research includes an effort by scientists at the University of California, Riverside, who published a paper in the journal Nature last week identifying a recently discovered class of molecules that inhibit fruit flies' and mosquitoes' ability to detect carbon dioxide. Mosquitoes can detect carbon dioxide emissions from long ranges, so turning off the ability to detect the gas, perhaps by releasing the inhibiting molecules into the environment, may be a way of keeping the bugs at bay, the researchers suggest. Another team, at the Monell Chemical Senses Center, is launching a study into whether the taste of human skin and blood are related to the insects' interest in biting certain individuals.


Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page

Monday, August 03, 2009

Batak Berasal dari puncak jaya papua

Mengapa halakkita batak secara umum sangat cocok berteman dengan kitorang papua? Ada yang mengatakan straight forward style-nya yang mirip ketika ngomong, atau vokalisasi-pengucapan-nya yang terkesan kuat, jelas.. setiap huruf terucap dengan sangat jelas, semua huruf muncrat dimulut,…sering menjadi bahan ejekan ditelevisi orang orang jakarta…oh barangkali bukan ejekan, mungkin juga apresiasi. Mungkin juga karena tantangan hidup yang mirip di landscape geografis yang bergunung-gunung. Atau, karena sama sama cantik cantik dan ganteng ganteng. Yg ini ngga bisa disangkal: karena sama sama pekerja keras…lihatlah timnas sepak bola kita: ada mahyadi panggabean, saktiawan sinaga, boas salossa, Ricardo salampessy, ortisan salossa, dll.

Saya punya teman beberapa orang papua. Dalam pertemuan nasional, biasanya orang batak pertama kali mencari orang papua. Rupa-rupanya terjadi sebaliknya, orang papua biasanya mencari-cari orang batak. Nanti ditanya kepada panitia, ada ngga orang batak peserta pertemuan ini? orang batak juga tanya, ada orang papua ngga? Seperti ada koneksitas magis yang membuat mereka punya naluri untuk bertegur sapa. Oohhhh jadi kamu orang batak ya? Sa orang dari papua. Kemudian langsung baku peluk dan baku-salam.

Percayalah, aku lupa namanya, seorang anggota DPRD Sumatera Utara yg lalu beberapa periode dijabat orang Indonesia timur, tetapi lebih “sedeng” lagi adalah pejabat gubernur di papua pernah dijabat oleh orang batak.bahh…benar benar gawat sinulingga, seperti apa sih asal usul hubungan kedua suku ini….ini telusuran jejaknya.

Iya juga pikirku, mulajadi nabolon hampir tidak mungkin menurunkan putri kesayangannya, deak parujar, di bukit (hanya ‘bukit’) pusuk..maksudku pusuk buhit. Bukitnya terlalu cetek dibanding gunung lain semacam sinabung, kerinci, galunggung, dan tentunya yang tertinggi, jaya wijaya di papua. Dia adalah putri kesayangan dewa utama, mulajadi nabolon yang tidak tega menghukum putrinya terlalu keras, meskipun telah menolak untuk dikawinkan. Deak parujar diusir dari kayangan, dan diberikan sedikit tanah pauseang, bernama bumi.

Si boru deak parujar tentu melakukan kerja pertamanya di jaya wijaya sebagai gunung tertinggi di khatulistiwa ini. Pasca turun dari sorga, pijakan kaki pertama, seperti dikisahkan legenda batak, adalah digunung tertinggi. Disanalah Mr. Ihat Manisia memulai tahtanya bersama juffrow deak parujar, setelah mereka dihukum oleh mulajadi nabolon dari surga. Keturunan dewa dewi ini, setelah itu, antara lain Mr Tantan Debata, si petualang, terbang jauh ke danau toba dan memiliki anak pertama siraja batak.

Si (raja) Jau, keturunan lain Deak parujar, tidak cukup kuat terbang, atau nafsu terbangnya memang tidak terlalu besar, sehingga memilih berhenti disekitar pulau Jawa, dan berkembang biak disana. Mr Jau ini punya karakter lembut, rendah hati, defensif, sulit ditebak, tetapi pemikir yang dalam.

Sementara itu, isumbaon, raja sakti keturunan siraja batak, yang selalu suka menyendiri dan semedi, melakukan ekspedisi dan terbang ke papua kembali untuk mengenang bona ni ari-nya, deak parujar. Kemudian sebagai tanda penghargaan, secara misterius menyihir papua menjadi pulau paling cantik, paling kaya sumber daya alam, paling tinggi biodiversitynya, sebagai simbol dan peringatan bagi tempat turunnya dewa dewi pertama.

Sepertinya tidak ada catatan yang mengatakan isumbaon langsung balik ke tanah batak, besar kemungkinan dia berhenti beberapa saat di Kalimantan, dan berkembang biak disana. Dia suka dengan ketenangan, sehingga dia membunuh naga yang sering mengusik. Karena itulah, maka di pulau Kalimantan tidak ada gempa hingga saat ini. satu satunya keturunan siraja batak yang tidak suka bepergian adalah guru tatea bulan. Dia menghabiskan waktu di tanah tidak terlalu subur, toba, memiliki banyak sekali anak laki-laki dan perempuan, dan menjadi bapak bagi orang-orang batak masa kini yang ada disana.

Namun dikemudian hari, raja sakti isumbaon, sang kesepian dan pengembara, menyuruh beberapa keturunannya balik ke toba, dan salah satu titisannya adalah sisingamangaraja.

untuk niat yg belum kesampaian ke papua……Sunday morning, august 2nd, 2009

saurlin.

Free Hit Counters

Free Counter
Locations of visitors to this page